TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya, Aristoteles Kambu menepis tudingan yang dilontarkan Ketua Forum Pengusaha Orang Asli Papua (FPOAP), Klois Yable di media teropongnews.com hari Minggu (27/08/2023) dengan judul “PLT Kadis PUPR Provinsi PBD Diduga Berkantor dari Rumah Sejak Dilantik,”.
Menanggapi hal tersebut, Melalui sambungan telepon seluler Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya, Aristoteles Kambu mengatakan bahwa pernyataan Ketua Forum Pengusaha Papua tersebut tidak benar.
“Saya menanggapi pernyataan saudara Ketua FPOAP, Klois Yable yang mengatasnamakan Pengusaha Papua bahwa PLT Kadis PUPR selama ini berkantor di rumah dan sulit untuk bertemu, itu informasi yang tidak benar, Jadi Pak Kadis PUPR PBD sampai saat ini beraktifitas seperti biasa,” ungkap Aris Kambu dalam sambungan telepon, Minggu (27/08/2013) malam.
Sebagai juru Bicara Bicara, Aris Kambu mengatakan sampai saat ini Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin, ST. M.Si tidak berbuat banyak layaknya Dinas-Dinas yang lain, hal ini dikarenakan Dinas PUPR PBD sampai saat ini belum ada pelantikan pejabat eselon III dan IV.
“Kenapa Pak Kadis PUPR PBD sampai saat ini belum bisa berbuat sesuatu yang lebih seperti yang di harapkan, karena sampai saat ini belum ada pelantikan pejabat, baik pejabat eselon III, Esalon IV dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi kendala sehingga selama ini Pak Kadis belum bisa berbuat banyak,” lanjut Aris Kambu.
Ia menambahkan Kepala Dinas PUPR PBD bekerja sesuai mekanisme sambil menunggu pelantikan pejabat Eselon III dan IV. Setelah pelantikan pejabat Dinas PUPR PBD, disitulah Kepala Dinas bisa berkordinasi dengan baik dengan jajarannya untuk membuat suatu terobosan baru demi kemajuan Provinsi ke 38 itu.
Aris Kambu menyayangkan sikap Ketua FPOAP PBD, Klois Yable yang terlalu dini menilai bahkan terkesan mengatur dan mengintervensi seorang PLT Kepala Dinas PUPR PBD. Sebab lanjut Aris Kambu, PLT Kadis PUPR PBD sudah bekerja sesuai mekanisme.
“Saya sampaikan kepada saudara Klois Yable bahwa, saudara Klois tidak punya kapasitas untuk mengatur dan mengintervensi seorang PLT Kepala Dinas, sebab PLT Kadis bekerja sesuai dengan mekanisme, Pak Kadis ini ada pimpinannya jadi tidak asal-asal bekerja tanpa mengikuti mekanisme yang ada,” papar Aris.
Sebagai Juru Bicara, Aris mengatakan bahwa berbicara tentang OAP (Orang Asli Papua) jangan saudara Klois mencari panggung dengan mengatasnamakan orang asli Papua. Sebab hadirnya Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan perjuangan, ada tiga tim yang berjuang menghadirkan Provinsi ke 38 ini, tiga tim ini selama ini mengikuti mekanisme yang ada, mereka tidak perna membuat hal yang bertentangan dengan pemerintahan yang ada, mereka mengikuti prosedur yang ada.
Saya minta kepada saudara Klois Yable agar jangan menggunakan nama orang asli Papua untuk menekan maupun mengintervensi pemerintahan yang ada, siapa pun dia yang ingin bertemu dengan PLT Kadis PUPR agar bersabar sampai dengan Pelantikan Pejabat Esalon III dan IV, ingat kadis PUPR hadir bukan hanya untuk orang Papua, tetapi Kadis PUPR hadir untuk semua orang yang ada di Provinsi ini.
Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk komunitas Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ia menyebut, ada hak-hak orang asli papua yang di atur dalam provinsi ini, tapi bukan dengan cara mengatasnamakan Orang Asli Papua. Sebab hak orang asli papua itu dari Sorong sampai Samarai.
Saya mohon saudara Klois Yable jangan mengintervensi Pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, kinerja yang kurang bagus di Kabupaten Sorong jangan di bawah ke Provinsi Papua Barat Daya, saya ingatkan saudara jangan intervensi Pemerintah.
