TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Aristoteles Kambu, Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya menanggapi pernyataan Ketua Forum Pengusaha Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya, Klois Yable, S.Sos, yang menyatakan bahwa Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya itu tidak memilik kapasitas untuk menjawab bahkan menanggapi setiap pernyataan di berbagai media terkait kinerja Plt Kepala Dinas PUPR PBD.
Menurut Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya Aris Kambu, sebagai anak asli Papua dari wilayah domberai, Ia menyampaikan bukan hal pertama baginya untuk berbicara demi kemajuan dan kebaikan Provinsi yang diperjuangkannya selama 16 Tahun itu.
“Berbicara soal kapasitas saya untuk berbicara terkait pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, saya mau sampaikan bahwa, saya bukan pertama kalinya berbicara terkait Pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, sudah banyak sekali saya membuat banyak pernyataan di berbagai media online,” ucap Aris Kambu melalui sambungan telepon, Selasa (29/08/2023).
Untuk kesekian kalinya, Juru Bicara Tim Deklarator PBD menyampaikan bahwa Pemerintahan di Provisi Papua Barat Daya secara menyeluruh di semua OPD itu proses birokrasinya sementara agak vakum, kenapa vakum..?, karena sampai hari ini, belum ada pelantikan pejabat-pejabat terkait baik pejabat eselon III dan Eselon IV bahkan staff yang diperbantukan di setiap OPD saja sampai saat ini belum ada SK penempatannya.
Ia menyebut, Ke-17 OPD di Provinsi PBD, termasuk OPD PUPR belum melaksanakan tugasnya secara maksimal sebagaimana yang diharapkan, kami sebagai tim yang memperjuangkan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya melihat kondisi ini terjadi di semua OPD, bukan hanya di dinas PUPR.
Sehingga ada kelompok lain diluar sana yang mengatakan OPD terkait belum bekerja secara maksimal itu karena pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pekerjaan, baik fisik maupun non fisik sampai hari ini belum dilantik, sehingga saudara ketua FPOAP harus memahami hal tersebut.
Aris Kambu dengan nada tegas menyampaikan bahwa kehadiran Provinsi Papua Barat Daya tidak datang dengan sendirinya. Namun Provinsi ini datang Karana ada orang dan kelompok yang berjuang termasuk dirinya sebagai Juru Bicara Tim Deklarator Provinsi PBD yang baru dibentuk bulan Desember lalu itu selama 16 Tahun lamanya.
“Provinsi ini tidak jatuh dari langit, Provinsi ini hadir di Tanah Malamoi karena ada orang berjuang, ada sekelompok orang yang berjuang untuk hadirnya Provinsi ini, Saudara Ketua FPOAP seharusnya menghormati dan menghargai perjuangan itu,’ papar Aris.
Menurut Aris Kambu, Sebagai anak Papua dirinya berbicara untuk menjaga marwah Provinsi PBD, seandainya OPD di provinsi ini sudah berjalan baik, dan OPD terkait belum melakukan suatu pekerjaan yang sebagaimana kita harapkan bersama, kami sebagai tim Deklarator akan mendukung FPOAP dan berdiri menjadi garda terdepan untuk memberikan dukungan, Kenapa Pemerintahan sudah berjalan normal, namun aktifitas kegiatan belum berjalan normal, tapi kenyataan hari ini Pemerintahan di Provisni Papua Barat Daya belum berjalan normal.
Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya di lima kabupaten satu kota ini, Saudara Ketua FPOAP tidak bisa mengklaim diri sebagai Pengusaha Asli Papua, Sebab Pengusaha Asli Papua kalau kita berbicara mengacu pada Undang-Undang Otsus Papua Tahun 2001 sejak Otsus lahir itu namanya KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua).
“Kalau hari ini berbicara tentang Pengusaha Asli Papua, hari ini saya juga bisa buat asosiasi pengusaha asli Papua, karena saya anak asli Papua dari domberai, namun hari ini kita tidak bisa mengklaim saya pengusaha asli Papua, tapi kita lihat kondisi yang terjadi dalam birokrasi itu dulu, kalau birokrasi itu berjalan normal, kita patut mempertanyakan hal itu,” ungkap Juru Bicara Tim Deklarator Provinsi PBD.
Dijelaskannya, Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia delapan bulan ini, kesiapan -kesiapan yang sudah dilakukan oleh OPD di Provinsi ke 38 ini sudah sesuai dengan petunjuk dari Pj Gubernur, namun untuk eksekusi kebijakan dari Pj Gubernur belum bisa dilaksanakan semaksimal mungkin karena perangkat dalam OPD Sendiri belum lengkap.
“Pegawai yang ini datang ke Provinsi juga belum memiliki SK Penempatan di setiap OPD di Provinsi Papua Barat Daya itu belum ada, sehingga ini menjadi dilema bagi kita semua,”katanya.
“Saya sampaikan untuk saudara Klois Yable agar sebelum mengeluarkan pernyataan, seharusnya melihat secara detail objek yang ingin di kritisi, sehingga mengkritisi sesuatu itu sangat mendasar, ngomong sesuai by data yang ada,” lanjut Aris.
Satu hal yang harus di catat dan di ingat oleh saudara Ketua FPOAP bahwa, sebagai Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya, Aristoteles Kambu mengatakan kewajibannya untuk menjaga marwah Provisni yang baru lahir itu, bukan menjaga individu tertentu. Kami menjaga marwah Provinsi yang kami perjuangkan selama 16 belas tahun ini agar berjalan baik, aman dan masyarakat mendapatkan nilai positifnya.
“Jangan pakai kebiasaan kebiasaan demo, kita semua bisa bikin demo, ketika ada persoalan mari kita cek data, kita minta dialog dengan baik,” tutur Aris.
Terkait penilaian kinerja Pimpinan OPD, Kata Aris, “Yang punya kapasitas untuk menilai bahkan mengevaluasi seorang pejabat di tingkat OPD Provinsi adalah Pj Sekretaris Daerah dan Pj Gubernur,” ujarnya.
Sebagai anak Papua dan Sebagai Juru Bicara Tim Deklarator Provinsi PBD Aris Kambu mengatakan “Pelantikan pejabat eselon III dan III ini persoalannya bukan di Provisni, Persoalan keterlambatan ini ada di pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah Provinsi saat ini terus melakukan upaya ke BKN sehingga permasalahan ini cepat selesai. Publik Papua Barat Daya berhak tau, Proses Birokrasi di dalam Pemerintahan tidak semudah membalik telapak tangan,” ucap Aris lagi.
Saya mengajak saudara Ketua FPOAP dan saudara-saudara saya yang lain untuk mari kita bergandengan tangan, berbicara soal OAP, Mari kita tunjukan. Sebagai OAP Kita tunjukan jati diri kita yang sebenarnya, jati diri yang baik, sebab Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.
“Kalau kita berbicara soal OAP, ada regulasi yang sudah di sediakan oleh negara, didalam regulasi itu, ada juga regulasi lokal yang di buat untuk mengatur OAP itu sendiri,”ucap Juru Bicara Tim Deklarator selanjutnya.
Lebih lanjut Aristoteles Kambu mengungkapkan “Jujur saya sampaikan bahwa ada pengusaha orang asli Papua yang diberikan pekerjaan, setelah pekerjaan itu sudah dapat, pengusaha orang Papua malah memberikan kepada pihak ke dia dan ketiga, ini yang menjadi catatan buruk bagi pemerintah daerah, bagaimana kita anak Papua mau berkembang,” bebernya.
Sebagai catatan bahwa apabila apa yang di sampaikan saudara Ketua FPOAP itu benar, Kami Tim Deklarator Pemekaran Provinsi PBD Sorong Raya mendukung penuh setiap kebijakan yang melindungi hak dasar anak-anak Papua, namun jika hal itu tidak benar, kami juga akan berdiri menjadi garda terdepan untuk melindungi segala kebijakan Pemerintah provinsi Papua Barat Daya.
