TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Lomba Cipta Tari Kreasi Baru Tradisional, yang berlangsung di Baileo Oikumene Ambon, Kamis (31/8/2023).
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/pengumumankpusorong.jpg?w=680&ssl=1)
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, serta turut dihadiri oleh PJ Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Ketua DWP Kota Ambon, Hane Ririmasse, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ambon.
Sekkot Ambon, Agus Ririmasse dalam sambutannya mengaku, Lomba Cipta Tari Kreasi Baru Tradisional ini, menjadi salah satu rangkaian kegiatan lomba menjelang HUT ke-448 Kota Ambon, dengan Tema “Ambon Par Samua”.
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/tahapanpilkada.jpg?w=680&ssl=1)
“Lomba ini diikuti oleh komunitas budaya serta sanggar, yang berdomisili pada desa/negeri dan kelurahan di Kota Ambon, sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas ide dan gagasan panitia HUT Kota Ambon,” ucap dia.
Apresiasi yang tinggi juga diberikan Ririmasse kepada penyelenggara, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Dia berharap, dari kegiatan ini akan menghasilkan para pelaku seni tari yang profesional, untuk memajukan Kota Ambon.
Selain itu, dia juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat, terhadap berbagai kegiatan menjelang dan saat HUT Kota Ambon tahun ini.
“Dalam menyongsong HUT Kota Ambon banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat,” pungkas Ririmasse.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Lomba Cipta Tari Kreasi Baru Tradisional, Esaf Malioy dalam laporannya mengaku, ada banyak sanggar seni dan komuitas budaya yang tumbuh di Kota Ambon, sehingga perlu ketekunan dalam menggagas karya, yang dapat ditonton dan dinikmati oleh masyarakat.
Malioy mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, agar hasil karya peserta Lomba Cipta Tari Kreasi Baru Tradisional, yang dilombakan hari ini, bisa memperoleh legalitas baik Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) maupun Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI).