TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Grup Ujung Tombak Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG) memutuskan untuk menolak pengajuan keanggotaan dari Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement of West Papua/ULMWP). Ini terjadi karena konsensus tidak dapat dicapai oleh semua anggota dan ULMWP tidak memenuhi kriteria untuk keanggotaan penuh MSG.
“Bagi Indonesia keputusan itu sangat tepat sekali,” kata Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani seperti dikutip sejumlah media di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Ia mengatakan bahwa MSG telah menegaskan keputusannya untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut.
Penolakan tersebut dikarenakan ULMWP tidak memenuhi ketentuan untuk keanggotaan di MSG. MSG menegaskan bahwa keanggotaan MSG hanya sebatas untuk negara-negara yang berdaulat, sementara ULMWP tidak mewakili siapa pun.
“ULMWP itu mewakili siapa? Mewakili masyarakat Papua tidak. Mewakili siapa?” kata Abdul Kadir.
“Itu (mereka) hanya gerombolan, toh? Hanya gerombolan orang-orang tertentu yang punya agenda terhadap keutuhan wilayah NKRI,” kata dia lebih lanjut.
Oleh karena itu, Abdul Kadir mengatakan bahwa keputusan MSG untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP sudah sangat tepat.
Sebelumnya, Indonesia melakukan aksi walk out dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke-22 2023 di Vanuatu saat Ketua Sidang KTT MSG, Eduard Louma memberikan waktu berbicara kepada pemimpin ULMWP Benny Wenda.
Abdul Kadir mengatakan aksi walk out tersebut merupakan bentuk protes sekaligus langkah tegas Indonesia dalam hubungan diplomasi.
Meski MSG memberi waktu berbicara kepada Benny Wenda, yang berstatus sebagai observer atau pengamat, MSG kemudian melakukan pertemuan terpisah yang dinilai konstruktif dan memutuskan untuk menolak keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut.
“Jadi penolakan itu merupakan serangkaian. (Walk out) Itu kan terjadi sehari sebelumnya,” kata dia.
Dalam komunike bersama yang dihasilkan oleh KTT MSG disebutkan bahwa kelompok itu mengakui kedaulatan Indonesia di provinsi-provinsi di Papua.
“Jadi, itu jelas. Tidak ada keraguan dengan kedaulatan (Indonesia),” kata Abdul Kadir.
Dia menegaskan kembali bahwa MSG secara tegas mengakui kedaulatan Indonesia di Papua, dan pengakuan itu dinyatakan secara jelas oleh MSG.
Untuk itu, Indonesia menyambut baik keputusan penolakan MSG terhadap keanggotaan ULMWP.
“Tentunya kita menyambut baik semua karena keputusan penolakan ini cukup bagus,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyatakan ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengan organisasi itu yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap Orang Asli Papua.
Menurut RI, aksi walk out dibutuhkan untuk menggambarkan penolakan keras terhadap masalah ini. Aksi keluar ruang sidang seperti ini memang lumrah terjadi dalam suatu pertemuan untuk menunjukkan sikap penentangan.
“Delegasi RI telah mengambil langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua,” papar Kemlu RI.
Sementara Tess Newton Cain dari Griffith Asia Institute mengatakan kepada ABC bahwa para aktivis Papua akan ‘sangat kecewa; dengan tanggapan tersebut.
“Apa yang ada di dalam komunike tersebut tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada jalan bagi mereka untuk menjadi anggota dan ini akan menjadi pukulan yang signifikan,” katanya seperti dikutip Suara Papua, Jumat (25/8/2023).
“Tidak mengherankan untuk mengetahui bahwa lima pemimpin yang bertemu dalam retret tersebut tidak akan dapat mencapai konsensus bahkan jika ULMWP telah memenuhi kriteria keanggotaan.”
“Kami belum mendengar dari Benny Wenda atau juru bicara ULMWP lainnya bagaimana perasaan mereka tentang hal ini, tetapi mereka mungkin menganggap bahwa tiang gawang telah dipindahkan,” kata Cain.
