TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang didampingi Inspektur, Joppie Silano dan para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023 secara virtual, di Balai Kota Ambon, Rabu (14/6/2023).
Rakornas yang berlangsung di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, di Jakarta tersebut, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pidatonya, Presiden meminta pengawasan intern oleh BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil.
Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, pemerintah daerah juga diminta untuk serius, dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Presiden juga mengemukakan, bahwa untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung.
Olehnya itu, dia ingin memastikan, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan di BUMN produktif, dapat memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegas Presiden.
Berdasarkan Laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan, pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran.
Adapun resistensi pimpinan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) di lapangan, dan lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, menurut Yusuf Ateh, masih menjadi tantangan bagi pengawasan intern, untuk mencegah permasalahan dari hulu.
“Kami berharap, komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ujar Yusuf Ateh di hadapan 2.817 peserta yang mengikuti kegiatan.
Mendukung hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo berpesan, agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP.
“Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten dan kota. Itu artinya, bisa mengawal, mengawasi, dan mengarahkan,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 masih di atas 5 persen. Adapun inflasi turun ke angka 4 persen. Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro.
“Sebab itu, perkuat pengawasan internal. Jangan hanya jadi aksesoris, dan tidak usah ada data yang ditutup-tutupi,” tutup Jokowi.
