TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Memasuki Pemilihan Umum Tahun 2024, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, hal tersebut merupakan sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya.
Endi Mambrasar, Tokoh Pemuda Kabupaten Raja Ampat mengatakan, politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
“Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk” ujar Endi Mambrasar dalam rilis yang di terima media ini, kamis (25/05/2023).
Menurutnya, Salah satu jenis praktik koruptif yang kerap terjadi dalam setiap momen politik dikenal dengan “serangan fajar”. Serangan fajar adalah pemberian uang kepada pemilih sebelum pencoblosan dilakukan. Serangan fajar kadang dilakukan pada subuh sebelum pencoblosan, atau bahkan beberapa hari sebelumnya.
Tidak hanya dari sisi masyarakat, dari sisi politisi pun serangan fajar telah membangun sebuah tradisi demokrasi yang buruk. Politisi menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah, mesti dilakukan untuk bisa mengalahkan rivalnya pada pemilihan.
Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Praktik ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politik.
“Ini akhirnya figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompeten atau berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apa pun, dan ini bukan sosok pemimpin yang ideal,” ujarnya.
Figur yang terpilih karena korupsi politik ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang “balik modal” yang dikeluarkannya selama kampanye.
Harus dipahami, bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, korupsi tidak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya korupsi.
“Saya berpesan untuk kita semua sebagai masyarakat, ayo pilih pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Jangan terbuai dengan uang lalu kemudian menggadaikan suara. Pilih itu yang berintegritas, bukan isi tas,” tutup Endi Mambrasar.
