TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan Gubernur Maluku Murad Ismail dicopot dari posisi Ketua DPD PDIP Maluku, usai insiden memukuli meja Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Kata Djarot, Murad tak cuma dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, tetapi juga dipecat alias saat ini bukan lagi kader banteng moncong putih.
“Partai memutuskan untuk memberhentikan Pak Murad sebagai Ketua DPD PDIP Maluku karena melanggar aturan partai,” ucapnya di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023).
Djarot menjelaskan, Murad Ismail tak mampu membendung emosi lantaran memukuli meja di Kantor DPP PDIP saat diklarifikasi menyoal alasan istrinya pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).
“Beliau marah-marah sambil memukul-mukul meja. Beliau tidak mau penjelasan dari DPP PDIP, saya dan Pak Komarudin Watubun, malah beliau marah-marah,” kata Djarot.
Lebih lanjut ia menjelaskan, PDIP punya aturan mengenai suami-istri tidak boleh berbeda partai. Akan tetapi, Murad yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri itu tidak mau menerimanya.
Saat dijelaskan soal aturan partai tersebut, kata Djarot, Murad malah balik badan meninggalkan ruang pertemuan.
“Begitu beliau dipanggil hadir, beliau marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi, intinya itu menolak berbagai macam aturan peraturan PDIP ketika kita tunjukkan bahwa ada peraturan-peraturan PDIP nomor 25 A salah satu pasalnya melarang suami-istri untuk beda partai,” ucap Djarot.
Djarot lantas melaporkan hal ini kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Partai pun langsung mencopot Murad dari jabatan partai selaku Ketua DPD PDIP dan menunjuk Benhur Watubun sebagai pengganti dan Mercy Barend sebagai sekretaris. Bagaimanapun juga Murad tetaplah petugas partai.
“Ini menunjukkan bahwa kader partai dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Dia sebagai kader partai perlu diberikan sanksi yang tegas dan PDI Perjuangan prinsipnya adalah suami-istri itu tidak boleh berbeda partai” kata Djarot Saiful Hidayat
