TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Bungkamnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terkait nama-nama penjabat kepala daerah dikecam DPRD Provinsi Maluku.
Salah satunya, datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias. Anos menegaskan, seharusnya nama-nama penjabat segera diumumkan oleh Pemprov Maluku.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian telah memperpanjang jabatan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’adudin, dan Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy.
Sementara Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey tidak diperpanjang. Posisinya diganti Ruben Benharvioto Moriolkossu. Ruben adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Tidak ada lagi rahasia kok, mau dirahasiakan juga untuk apa? Minimal diumumkan dan secepatnya segera dilantik, khususnya untuk penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, agar tidak terjadi kevakuman pemerintahan, karena masa jabatan empat penjabat berakhir kemarin,” tegas Anos kepada wartawan, di Ambon, Selasa (23/5/2023).
Fraksi Golkar kata Anos, kecewa dengan kinerja pemerintahan terhadap persoalan ini. Dia mendorong Pemprov Maluku, untuk segera mengumumkan empat nama penjabat. “Harusnya diumumkan jangan bikin teka teki, sehingga media dan DPRD terpaksa cari informasi sendiri,” pungkas dia.
Dia mengaku, kesimpangsiuran informasi, membuat pihaknya sampai harus mengecek ke Kemendagri dan ternyata SK Mendagri tentang penetapan penjabat telah diserahkan ke Pemprov Maluku.
Menurutnya, belum diumumkan resmi nama-nama penjabat kepala daerah ini membuktikan, jika konsolidasi internal pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan tidak normal.
“Kalau gubernur berada di Jakarta, ya didelegasikan ke wakil gubernur atau Sekda umumkan dong. Ini menjadi catatan kami Fraksi Golkar juga. Masa kita biarkan hal seperti ini. Ini menjadi bukti komunikasi publik Pemprov Maluku tidak normal,” tuding dia.
Anos mengaku ditelepon sampai bingung menjawab pertanyaan dari masyarakat, soal nama-nama penjabat kepala daerah, karena tak kunjung resmi diumumkan Pemprov.
“Wartawan hubungi Sekda Maluku susah, dan tidak mendapatkan informasi. Apa ada ketakutan, sehingga wakil gubernur atau Sekda tidak menyampaikan pernyataan pers. Karena Pemprov tertutup, masyarakat mengetahui nama-nama penjabat dari media yang mencari informasi sendiri,” tegas Anos.
