TEROPONGNEWS.COM, AMBON – PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengakui, persoalan internal yang menjadi penyebab sejumlah negeri adat di Kota Ambon hingga kini belum memiliki raja defenitif.
“Persoalan internal itu, baik internal di dalam mata rumah parentah maupun beberapa mata rumah. Kita kesulitan, jika persoalan tersebut belum terselesaikan secara internal,” kata Wattimena kepada wartawan, usai pelaksanaan Program Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar), di Balai Kota Ambon, Jumat (28/4/2023).
Untuk itu, Wattimena yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai PJ Wali Kota Ambon pada 24 Mei mendatang, mendorong agar masyarakat adat sendiri yang bersepakat dalam penetapan raja defenitif.
Jika tidak, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diperhadapkan dengan keputusan, yang menimbulkan pertentangan.
“Nanti Pemkot Ambon diperhadapkan dengan suatu keputusan, yang kalau diambil ada pihak yang menerima dan ada yang tidak,” ujarnya.
Kendati demikian menurut Wattimena, pemerintah harus tetap mengambil keputusan, sebab dari keputusan tersebut dapat diperoleh kebenaran.
“Keputusan itu bisa saja benar, dan sesuai dengan adat dari negeri tersebut, dan kalaupun keputusan itu tidak benar, dapat digugat ke jalur hukum untuk mendapatkan kebenaran,” tandasnya.
Untuk diketahui selama kepemimpinannya sebagai Pj. Wali Kota hingga saat ini, sudah 3 raja yang dilantik Wattimena, yakni Raja Latuhalat, Urimessing, dan Laha, sehingga masih tersisa 8 negeri yang belum memiliki raja defenitif diantaranya, Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu dan Seilale.
