TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Tory Damantoro, mengusulkan kepada Pemerintah untuk melarang penggunaan sepeda motor dalam mudik lebaran. Namun, menurut Pakar Transportasi Publik, Bambang Haryo Soekartono, usulan tersebut dianggap tidak solutif, tidak berdasar, bahkan cenderung asal-asalan. Hal ini sangat disayangkan, karena usulan tersebut tidak didasarkan pada data yang akurat.
Bambang Haryo menyarankan agar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mempelajari dengan lebih mendalam mengenai alasan mengapa masyarakat enggan menggunakan transportasi publik.
Menurutnya, banyak masyarakat yang rela menggunakan transportasi pribadi, seperti sepeda motor, meskipun harus menghadapi risiko seperti kelelahan, cuaca yang tidak bersahabat, dan risiko kendaraan pribadi mengalami kerusakan.
Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa transportasi publik di Indonesia dianggap sangat mahal dan tidak terkoneksi dengan baik hingga ke tempat tujuan akhir perjalanan.
Selain itu, jadwal transportasi publik yang tidak menentu dan kurangnya keamanan dan keselamatan baik di terminal maupun di dalam transportasi publik juga menjadi faktor penyebab masyarakat enggan menggunakan transportasi publik.
Oleh karena itu, Bambang Haryo mengatakan, MTI perlu mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan koneksi transportasi publik di Indonesia.
“Kemahalan tarif transportasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah biaya infrastruktur jalan yang tinggi karena banyaknya jalan yang tidak layak dan rusak di Indonesia, termasuk 31,9% yang rusak dan 15,9% yang rusak berat,” ujar Bambang Haryo, dikutip dalam akun instagram pribadinya @bambangharyos.
Selain itu, lanjut dia, pengrusakan dan pelemparan batu juga menjadi faktor penyebab kemahalan tarif transportasi, bersama dengan tindakan pungutan liar oleh oknum baik yang berseragam maupun preman. Tingginya harga BBM dan spare part juga ikut membebani ongkos angkut yang dimasukkan dalam komponen tarif, sehingga masyarakat harus menanggung kemahalan tarif tersebut.
Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengevaluasi dan mencari solusi yang tepat agar tarif transportasi dapat ditekan dan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Transportasi publik yang murah, terkoneksi dengan baik, dan memiliki jadwal yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di Indonesia.
“Contoh negara seperti Jepang, Cina, Eropa, dan Amerika memiliki transportasi publik yang murah, terkoneksi dengan baik, dan aman, nyaman, dan selamat. Hal ini terbukti dari sebagian besar masyarakat di negara-negara tersebut, di mana lebih dari 90% masyarakatnya menggunakan transportasi publik sebagai alat transportasi utama mereka,” jelas dia.
Oleh karena itu, tegas dia, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait di Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan koneksi transportasi publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan penggunaan transportasi publik di Indonesia.
Untuk itu, ia menegaskan, pernyataan Ketua Umum MTI Pusat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi yang rentan dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan dianggap tidak berdasar.
“Berdasarkan kajian yang dilakukan, risiko kecelakaan sepeda motor di Indonesia sebenarnya relatif kecil, yaitu sekitar 186 per 10 juta persen. Bahkan jika dibandingkan dengan transportasi udara yang dianggap sebagai transportasi paling aman di dunia, risiko kecelakaan sepeda motor masih jauh lebih kecil, yaitu hanya sebesar 684 per 10 ribu persen,” jelasnya.
Oleh karena itu, perlu adanya informasi yang akurat dan berdasar dalam memberikan pandangan mengenai risiko kecelakaan pada alat transportasi tertentu agar masyarakat dapat memilih transportasi yang aman dan nyaman untuk perjalanan mereka.
