TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dasar Hukum RI Perwakilan Maluku. Untuk itu, PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berharap, pihaknya bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemkot Ambon meraih disclaimer, dan mudah-mudahan bisa naik WTP, kita sudah bersyukur,” kata dia, usai menghadiri Serah Terima LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022, di ruang aula kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Senin (20/3/2023).
Disinggung terkait dengan kesiapan item-item penilaian sesuai dengan fokus dan konsentrasi BPK, menurut dia, seluruhnya telah dipersiapkan dengan baik, tinggal menunggu hasil audit yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan.
“Semua item yang disebutkan tadi diantaranya, akun-akun mata anggaran, belanja bantuan partai politik (parpol), evaluasi kendala pemeriksaan dan lainnya sudah disiapkan, dan sudah diserahkan tadi,” beber Wattimena.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hery Purwanto mengaku, proses audit akan dilaksanakan selama dua bulan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56. “BPK memiliki waktu dua bulan, setelah penyerahan LKPD mulai hari ini,” terangnya.
Menurut Purwanto, pemeriksaan ini akan difokuskan pada tiga hal utama, setelah proses audit tersebut, baru pihaknya dapat memberikan opini sesuai dengan hasil pemeriksaaan, yang dilaksanakan selama dua bulan tersebut.
“Dapat kami laporkan, setelah menerima ini LKPD yang babak-bapak berikan ini, kami akan memeriksanya, dan difokuskan paa akun-akun atau mata anggaran, belanja bantuan parpol, dan evaluasi kendala pemeriksaan,” tandasnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Sadali Ie, bersama dengan Kepala BPKAD Provinsi Maluku dan Inspektorat.
Sementara dari Pemkot, Bodewin Wattimena, didampingi Kepala BPKAD, Apries Gaspers, dan Kepala Inspektorat, Jacob Silanno.
