TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku ironis melihat masih adanya tindak kekerasan di Papua. Padahal, di sisi bersamaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah memasifkan pembangunan di wilayah Bumi Cenderawasih.
Moeldoko mengatakan hal itu saat memimpin rapat tingkat menteri dalam upaya menjaga kestabilan pembangunan di Papua setelah pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua di Jakarta, Kamis (23/2), sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima TeropongNews di Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Rapat ini, menurut dia, sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data yang ia peroleh dari berbagai lembaga, masih ada saja tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua.
“Ini sungguh ironis karena pada satu sisi, Pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti indeks pembangunan manusia terus meningkat. Namun, pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan,” kata Moeldoko.
Moeldoko lantas meminta seluruh kementerian/lembaga berkoordinasi dan bersinergi secara lebih intensif guna memastikan kehadiran negara dalam membangun Papua.
Disebutkan bahwa empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tahun lalu.
Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, kata dia, merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemerataan dan pelayanan publik.
Menurut dia, secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman karena peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. Moeldoko memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.
Saat ini, kata dia, Pemerintah terus berfokus pada jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.
“Dari perspektif politik ekonomi, Pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif,” tandas Moeldoko.
