TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Masalah ganti rugi lahan di lokasi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kini menjadi perhatian para anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku. Pasalnya, harga jual lahan di lokasi setempat sangat rendah, sehingga menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
“Awalnya, lahan itu akan dibeli dengan harga Rp 179 ribu per meter persegi dari warga pemilik lahan, namun ketika ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), harga jualnya balik ke harga Rp 14 ribu per meter persegi, dan ini sangat menyakiti hati masyarakat Latdalam yang melepaskan satu pulau yang selama ini mereka tinggal,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Barends kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (4/1/2023).
Menurutnya, saat melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Said Latupono, pihaknya mencoba mencari solusi.
Dia mengaku, tim yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono sempat turun ke lokasi, untuk memfasilitasi dan memediasi.
“Jadi, SKK Migas tidak akan membayar lebih dari yang telah ditetapkan oleh MK. Jadi mereka tetap membayar di angka Rp 14 ribu per meter kubik. Kemudian, kita mencoba mendiskusikan lagi di Komisi VII untuk mencari nama lain, untuk menutupi sisa yang masih kurang itu. Entah namanya kompensasi atau apapun namanya, untuk menutupi kekurangan itu,” ujar Mercy.
Untuk itu, lanjut Mercy, Komisi VII meminta SKK Migas untuk mengatur kembali dengan Inpex dan berbagai pihak, agar masalah ini bisa segera diselesaikan.
Lebih lanjut dia menambahkan, saat berkoordinasi dengan SKK Migas dan penanggung jawab Blok Masela, dirinya tidak ingin agar seluruhnya dibayar secara bersama-sama.
“Saya bilang bapak, kalau ada dua skema maka saya tidak mau satu skema dibayar duluan, dan kompensasi dibayar belakangan. Kalau mau bayar, maka keduanya harus secara bersamaan, agar tidak menimbulkan konflik baru lagi di masyarakat. Dan ini masih terus berproses,” tandas Mercy.
