TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon memandang pihak-pihak yang kerap meminta penundaan pemilu dengan misi memperpanjang masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI menjadi tiga periode, merupakan gerombolan orang sakit yang dapat merusak bangsa.
Belakangan memang kerap ada saja pihak yang mengusulkan penundaan Pemilu, salah satunya dengan tameng tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, menurut lembaga survei, terbilang tinggi.
Jansen pun meminta pihak-pihak tersebut tertib, patuh, tegak lurus kepada konstitusi bahwa batasan masa jabatan Presiden RI adalah maksimal dua periode.
“Itu makanya karena nilai-nilai kami berbeda ya, sakit menurut saya politisi yang meminta Pemilu ditunda. Apalagi pakai alasan soal kepuasan publik. Ini kan soal alasan yang berulang saja,” kata Jansen Sitindaon, Teropongnews kutip dari akun Twitter-nya, Jumat (10/2/2023).
Lantas dirinya menyinggung soal Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) meminta penundaan Pemilu dengan alasan big data, yang belakangan enggan diungkap ke publik. Kemudian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim para pengusaha ingin pemilu RI ditunda.
“Yang lalu Pak LBP (soal) big data, Bahlil (soal) investasi, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto dan lainnya karena permintaan publik, masuk lagi soal perang Ukraina,” tutur Jansen.
“Kalau kata mamak kita dulu di kampung, di dunia ini paling gampang cari alasan,” ujar dia lagi.
Jansen pun mengingatkan kepada gerombolan yang menghendaki penundaan pemilu itu seharusnya malu. Sebab, Indonesia sudah berhasil menyelenggarakan Presidensi KTT G20 di Bali pada 2022 lalu. Sementara negara G20 seperti Brasil, Prancis, dan Jerman, tetap menyelenggarakan Pemilu meski di tengah terjangan pandemi.
“Kita ini negara G20 lho. Malu kita negara G20 menunda Pemilu dengan alasan yang aneh-aneh. China pun melakukan ‘Pemilu di internal Partai Komunis China (PKC)’. Masa jabatan Xie Jinping habis, mereka melakukan pemilu internal,” kata Jansen.
Maka itu ia meminta kepada seluruh pihak untuk tertib politik dan konstitusi.
“Omong jangan sembarangan seperti kita tidak punya konstitusi saja di Indonesia. Tatanan berdemokrasi kita jadi hancur. Masa mau menunda pemilu karena soal kepuasan publik begitu, ini kan cari-cari (alasan) saja ini,” ucap Jansen.
Jansen menegaskan, bahkan jika Jokowi mampu meroketkan tingkat ekonomi RI hingga tembus 10 persen sampai tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, dan 100 persen orang puas dengan rezim ini, tetap saja bukan menjadi alasan relevan untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan di NKRI.
“Bukan jalan menunda pemilu atau perpanjang masa jabatan Jokowi. Konstitusi kita sudah mengatur dua periode. Itu yang paling ideal untuk bangsa ini,” tandasnya.
