TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024 menuai pro kontra di kalangan masyarakat hingga Partai Politik (parpol) di Indonesia. Salah satunya Partai Golkar yang menentang keras sistem tersebut.
Anggota MPR RI, Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan penolakan itu demi kepentingan masyarakat pada saat proses pemilu 2024 berlangsung. Karena menurutnya, diprediksi akan menjauhkan partisipasi masyarakat dalam menentukan calon wakilnya di lembaga legislatif.
“Karena dengan pemilu terbuka yang diuntungkan masyarakat dengan berbagai macam faktor, dengan harus terjun kebawah pasti kan harus kebawah ke masyarakat,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Selain itu, Dave menilai jika sistem tersebut di putuskan oleh Makamah Kosntitusi (MK) bisa berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, karena kewenangan kandidat calon legislatif sepenuhnya berada di tangan partai politik.
“Kalau pemilu tertutup banyak khawatir karena ini awal dari kematian demokrasi Indonesia, bila kembali ke pemilu tertutup bukan sangat tidak mungkin suatu hari akan ada amandemen uud kembali ke pemilihan kepala pemerintahan baik kota maupun daerah kembali ke legislatif,” papar Dave.
Disisi lain, Dave pun tak menampik sistem proporsional terbuka masih mempunyai kekurangan, misal transparansi anggaran hingga aturan teknis para caleg saat melakukan kampanye.
“Memang pemilu terbuka belum sempurna, masih banyak yang harus di perbaiki, misalnya sistem pengawasan keuangan, lalu lebih memetakan titik waktu ketemu masyarakat dan lokasinya,” tukasnya.
Sebelumnya, pernyataan kontroversial di keluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Ashari yang mengomentari Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan mengatakan proses pemilu 2024 akan menggunakan mekanisme proporsional tertutup.
Adapun sebanyak 8 Parpol menolak terhadap pemilu dengan proporsional tertutup antara lain, Golkar, PKS, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan Gerindra. Sementara itu hanya PDIP yang secara terang-terangan mendukung pemilu dengan proporsional tertutup.
