TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Usai melakukan pertemuan dengan para pendemo dari Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Pimpinan Andi Asmuruf, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad menegaskan 16 Plt Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di tunjuk guna menjalankan roda pemerintahan di Provinsi ke 38 belum lama ini sifatnya hanya sementara.
Menurutnya pelaksana tugas yang di tunjuk untuk menjalankan tugas membantu penjabat Gubernur Papua Barat Daya selama tiga sampai empat bulan kedepan sambil menunggu adanya seleksi kepala OPD devinitif.
Ditegaskan Pj Gubernur, penjabat pelaksana tugas yang dituntuk tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya untuk menduduki jabatan Esalon II/A minimal pangkatnya IV/B, begitupun untuk Esalon II/B diharuskan pangkat IV/A.
“Mereka yang saya tunjuk ini hanya untuk menjelakan tugasnya selama 3-4 bulan ke depan, Saya tegaskan bahwa, pejabat-pejabat yang saya tunjuk itu hanya sementara dan ketika saya menunjuk pejabat itu ada syaratnya, pertama syarat kepangkatan, untuk menjadi pejabat Esalon II/A itu minimal pangkatnya harus IV/B dan sedang menduduki jabatan, dan untuk Esalon II/B harus pangkat IV/A dan sedang menduduki jabatan,” ujar Pj Gubernur PBD saat wawancara di Marina Star Cafe & Resto Jalan Cakalang, Pelabuhan Perikanan Sorong, Jumat (13/01/2023).
Sebagai penjabat Gubernur Provinsi PBD, Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa direncanakan pada bulan maret nantinya akan dimulai proses seleksi OPD Definitif, masih kata Pj Gubernur PBD, setelah seleksi secara resmi di buka, siapapun bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi termasuk mereka yang saat ini di tunjuk.
“Rencana bulan Maret kita sudah mulai proses seleksi sehingga paling lambat bulan Mey 2023 sudah ada pejabat definitif, semua melalui proses seleksi terbuka, sehingga siapa saja bisa mengikuti seleksi termasuk mereka yang hari ini saya tunjuk, untuk seleksi nanti kita akan percayakan kepada BKN,” ujarnya.
Dijelaskan Muhammad Musa’ad, informasi yang beredar bahwa penunjukan Plt OPD di Provinsi PBD syarat kepentingan atau di intervensi oleh pihak tertentu, hal ini dibantah oleh Pj Gubernur, bahwa sebagai penjabat yang di tunjuk oleh Pemerintah Pusat tentunya terbebas dari kepentingan individu dan partai politik sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi baru tidak muda untuk di intervensi.
“Saya katakan bahwa saya tidak mudah di intervensi oleh siapa siapa karena saya tidak di pilih oleh rakyat, dan tidak dipilih sama partai politik, saya di tunjuk, jadi saya lebih konsisten untuk tunduk dan patuh terhadap aturan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri,” beber Pj Gubernur PBD.
Meski demikian, Pj Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi tim Deklarator pembentukan provinsi Papua Barat Daya yang hari ini melakukan demonstrasi, ia meyakini demo yang dilakukan tentunya menginginkan dirinya bekerja secara konsisten terhadap peraturan yang berlaku.
“Ini era demokrasi, siapa saja boleh menyampaikan pendapat, yang penting dengan cara-cara yang santun dan damai, Intinya saya apresiasi teman teman yang demo, mereka menginginkan saya konsisten, dan saya tetap teguh dan patuh terhadap aturan saya diminta untuk tidak gampang di intervensi,” tutup Mantan Dosen Uncen ini.
Terkait pengusulan Kepala OPD pada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebagai penjabat gubernur dirinya siap menerima usulan dari semua kelompok yang berkepentingan, baik tim Deklarator, Presidium, Tim percepatan, Bupati dan Walikota se Sorong Raya, termasuk usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat, tentunya yang di usulkan adalah anak-anak Sorong Raya sendiri.
