TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Salah satu rekomendasi rapat kerja bupati/ walikota se-Papua Barat Daya tahun 2023 yaitu konflik kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang mengakibatkan eksodus sebagian masyarakat keluar dari kampungnya menjadi tanggung jawab bersama.
Rekomendasi itu sebagai bentuk respon para kepala daerah terkait persoalan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Maybrat, bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr Muhammad Musa’ad,M.Si saat dikonfimasi awak media mengatakan hal ini merupakan keputusan bersama.
“Seluruh Bupati dan Walikota telah bersepakat bahwa persoalan di Maybrat harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Musa’ad saat ditemui awak media usai acara penutupan Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Provinsi PBD, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut dikatakan Pj Gubernur Mu’saad bahwa persoalan di Maybrat harusnya menjadi tugas pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan semua Kabupaten Kota.
“Kita akan bahu membahu untuk membantu penyelesaian kasus Maybrat, jika berlarut-larut maka tetap berimbas ke seluruh wilayah,” tuturnya.
Musa’ad menyadari, hingga kini masih ada warga yang eksodus atau mengungsi ke wilayah Kabupaten Sorong dan lainnya. “Makanya tidak mungkin pemerintah Maybrat berjalan sendiri, jadi pasti harus bahu membahu,” ungkapnya.
Pria asal Fakfak itu berjanji, persoalan Maybrat tak hanya jadi fokus daerah namun, akan dibawa ke pemerintah pusat. sehingga, pemerintah pusat bisa melihat tempat tinggal warga yang eksodus di Sorong agar mendapat tempat layak.
“Mereka yang korban eksodus juga bisa dijaga dan tentu harus diberikan jaminan keamanan dari TNI-Polri,” tegasnya sembari mengatakan target bulan Januari ini masyarakat eksodus bisa dikembalikan ke kampung halamannya di Maybrat
