TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Muncul beberapa raja kecil pasca Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya (DOB-PBD) resmi disahkan di Senayan Jakarta pada Kamis 17 November 2022. Mereka mengklaim memiliki andil besar atas hadirnya provinsi ke-38 di wilayah kepala burung Pulau Papua itu.
Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah tim pemekaran dibentuk oleh masyarakat di Wilayah Sorong Raya untuk memperjuangkan DOB PBD sejak 20 tahun lalu. Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan M.Si pun turut mengambil langkah dengan membentuk tim percepatan pemekaran DOB PBD yang diisi jajaran para kepala daerah di Wilayah Sorong Raya.
Di dalam struktur tim percepatan pemekaran, Drs. Dominggus Mandacan kala itu menunjuk sosok Wali Kota Sorong periode 2017-2022, Drs Ec Lamberthus Jitmau, M.M sebagai ketua tim yang dituangkan dalam SK Gubernur Papua Barat. Sayangnya, hingga masa jabatannya sebagai wali kota berakhir pada Agustus 2022, Lambertus Jitmau tak berhasil mewujudkan kehadiran DOB PBD.
Kegigihan Ketua DPD Golkar Papua Barat (Lambertus Jitmau) kala itu nyaris pupus, ia bahkan mengancam untuk mengembalikan SK tim percepatan pemekaran DOB PBD kepada Gubernur Papua Barat pada 1 April 2022. Ia menilai keputusan pemekaran di Tanah Papua berada di tangan pemerintah pusat.
Ancaman pengembalian SK ketua tim percepatan pemekaran dikarenakan Lambertus Jitmau tak ingin menjadi batu sandungan, dan pastinya guna menghindari aksi demonstrasi dari masyarakat atau mahasiswa yang mempertanyakan DOB PBD.
Meskipun ancaman itu ia keluarkan, namun Wali Kota Sorong dua periode itu masih tetap konsisten memperjuangkan hadirnya DOB PBD bersamaan dengan perjuangan tiga DOB di Provinsi Papua yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang berhasil terlebih dahulu rancangan undang-undangnya disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah pusat saat itu, baik eksekutif maupun di legislatif senayan terkesan tidak menggubris aspirasi yang disampaikan tim pemekaran yang semua terakomodir di dalam tim percepatan pemekaran DOB PBD pimpinan, Drs Ec Lamberth Jitmau M.M.
Kontribusi Kaka Besar PW Hadirnya PBD
Perjuangan DOB di wilayah kepala burung Pulau Papua masih terus bergulir di Jakarta, hingga pada saatnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Drs Paulus Waterpauw, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat menggantikan Drs Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohammad Lakotani S.H, M.Si yang masa jabatannya berakhir pada Mei 2022.
Pada saat menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Papua Barat, maka jenderal polisi bintang tiga yang sering disapa Kaka Besar PW itu pun mendukung keinginan mantan Gubernur Drs Dominggus Mandacan, M.Si untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya.
Dengan segudang pengalaman, kedekatan emosional dan jaringan yang luas hingga ke tingkat pusat, Kaka Besar Paulus Waterpauw membangun komunikasi ke pemerintah pusat maupun fraksi-fraksi di senayan dalam rangka mendorong terwujudnya DOB PBD. Tak perlu diragukan lagi bahwa Kaka Besar PW merupakan “kunci” kehadiran Provinsi Papua Barat Daya
Anggota DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos, S.H, M.H mengapresiasi keberhasilan Paulus Waterpauw yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat namun berhasil mempercepat proses pemekaran DOB PBD.
Syamsudin yang akrab disapa Sase ini mengatakan, dengan jabatannya sebagai Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mendorong kerja cepat, terstruktur, masif dan terencana menggenjot program pembangunan di wilayah Sorong Raya yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui Dinas PUPR Papua Barat, Paulus Waterpauw juga dapat menangani persoalan banjir di Kota Sorong yang sudah 10 tahun menjadi persoalan bagi masyarakat. Mantan Kapolda Papua, Papua Barat dan Sumatera Utara ini juga mempersiapkan persyaratan yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru serta penempatan ibukota berdasarkan kajian akademik, letak geografis serta pembangunan.
Putra asli Papua dari wilayah selatan Provinsi Papua Barat, sebut Sase, mempunyai keinginan yang tinggi untuk membangun tanah Papua termasuk daerah otonomi baru bukan sekedar teori tetapi diwujudkan melalui kerja nyata.“Daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan orang seperti Kaka Besar PW ini, visi misi membangun tanahnya sendiri sangat menjadi nyata ketika turun tangan langsung untuk memimpin,”ujar Sase.
Harapan Untuk Calon DOB Papua Barat Tengah
Dengan memiliki segudang pengalaman, Kaka Besar PW diharapkan dapat juga mendorong aspirasi masyarakat adat Bomberay Raya terkait DOB Papua Barat Tengah.
Karena aspirasi hadirnya calon DOB Papua Barat Tengah sudah menjadi impian masyarakat dari Kabupaten Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
Artinya bahwa pembangunan dalam semua sektor dapat berjalan baik sehingga konsep daerah Papua Barat dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu Sorong Raya, Manokwari Raya dan Selatan itu terwujud di tangan dingin Kaka Besar PW.
“Kami sangat yakin bahwa konsep pembangunan untuk terbentuknya dan terwujudnya calon DOB Papua Barat Tengah itu ada di tangan dinginnya Kaka Besar PW, sudah terbukti Provinsi Papua Barat Daya, ini bukan kebetulan tapi faktanya seperti begitu,”kata Sase, sang legislator Papua Barat dapil Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana itu.
