TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dinas Sosial Kabupaten Merauke mengadakan kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) semi lolakarya di wilayah setempat.
Sebelumnya Dinsos telah mengusulkan empat kampung yakni Kampung Yauwimo, Muting, Baidup dan Kolap sebagai komunitas adat terpencil. Ini dilakukan menimbang masyarakat masih memerlukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mengingat per 2022 ini Merauke sudah tidak termasuk daerah tertinggal sehingga banyak program kegiatan tidak masuk di lokasi prioritas (Lokpri).
Sehingga dengan adanya komunitas adat terpencil, Dinsos dapat meminta ke pusat dalam bentuk program lain berupa usaha pemberdayaan untuk masyarakat. Bantuan pendidikan baik kebutuhan sarana jaringan internet, seragam atau peralatan sekolah dan perumahan layak huni.
“Syaratnya harus menggandeng akademisi setempat. Maka kami bekerjasama dengan UNCEN dan UNMUS bahkan mengundang dari Kemensos untuk menunjang program tersebut,” terang Kadis Sosial Merauke Gentur Pranowo, Kamis (27/10/2022) di Swiss-belhotel Merauke.
Dikatakan, setelah pihaknya melakukan studi kelayakan dan pemetaan di wilayah kampung, dilanjutkan dengan meminta masukan dari berbagai stakeholder baik distrik, aparat kampung dan OPD yang ada untuk memperkaya program yang diusulkan tersebut.
Disebutkan, berdasarkan hasil survei BPS tahun 2021 masyarakat miskin di Kabupaten Merauke tercatat 23.850 jiwa dan Merauke tidak lagi masuk kategori sebagai daerah miskin sebab dari data ini menunjukan tingkat kemiskinan di Merauke sudah tergolong rendah. Faktor penunjang lain adalah capaian APBD yang sudah di angka 2 triliun. Jadi untuk tahun 2023 beberapa Lokpri yang sebelumnya ada sudah ditiadakan. Meskipun secara rill di lapangan masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Untuk itu, kami mengharapkan hasil sensus regional sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS yang sekarang sedang berjalan akan memperbaiki tingkat kemiskinan yang ada. Kalau memang ril di lapangan lebih besar, katakana saja lebih besar supaya program itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Merauke khususnya masuk kawasan komunitas adat terpencil yakni kawasan tertinggal, terisolir.
Dengan Merauke tidak masuk daerah tertinggal, telah berpengaruh jumlah penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung APBN. Jika sebelumnya Merauke tercatat 160 ribu PBI, kini mengurang menjadi 123 ribu saja. Jadi sekitar 30 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN dinonaktifkan, selain faktor ketidaklengkapan data.
Berkaitan dengan data Dinsos bekerjasama dengan Disdukcapil Merauke untuk memperbarui data tersebut terutama untuk KK harus pakai barcode. Sedangkan banyak keluarga yang memegang KK dengan TTD kepala dinas, meskipun tercatat di Merauke, tetapi di data pusat tidak terkoreksi.
“Selain itu, dari data awal hanya menggunakan data tahun 2015 dengan basis NIK. Kemensos terus melakukan validasi data setiap bulan tentu dipastikan ada yang dikeluarkan. Risikonya, pemerintah daerah yang harus menanggulangi.
