TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Infrastruktur dan konektifitas antar daerah menjadi masalah yang masih saja dihadapi masyarakat, di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara (Malra), Kota Tual.
Hal ini terungkap, ketika adanya curhatan dari masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru, Malra dan Kota Tual, Amir Rumra, saat menjalankan agenda reses, di tiga daerah tersebut.
Amir Rumra mencontohkan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, baik itu di Pulau Kur, Tam, Tayando dan Langgiar yang menjadi skala prioritas.
Begitu juga, sarana prasarana air bersih, talud penahan pantai, kelanjutan pembangunan jalan lapen di Tam yang sudah dimasukan dalam anggaran tahun 2021, sekarang tinggal kelanjutan tambahannya.
”Menyangkut program pemberdayaan ekonomi, pasca kenaikan harga BBM. Masyarakat pelosok yang cukup terbebani dengan kehidupan keseharian. Bayangkan saja, nelayan mau melaut tetapi mereka sulit untuk mendapatkan BBM. Saya kira ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Amir Rumra kepada wartawan, di Ambon, Kamis (22/9/2022).
Saat menjalankan reses di Kabupaten Malra, lanjut dia, ada sejumlah permintaan yang disampaikan oleh masyarakat setempat, terkait persolan listrik di Tanimbar Kei, Ur Pulau dan Warbal.
Bukan saja itu, menurut dia, ada permintaan menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Kilwat Kampung Baru, dan sarana prasarana ibadah baik mesjid maupun gereja.
Selain itu, menurut Amir, ada persolan menyangkut pemberdayaan ekonomi nelayan juga disampaikan masyarakat, dan juga beberapa permintaan pupuk di sektor pertanian dan peternakan.
”Masyarakat juga menyampaikan soal infrastruktur penyeberangan jembatan Dian Pulau-Tetoatt yang harus rampung di tahun ini, begitu juga ruas jalan provinsi yang ada di ruas jalan Langgur, Danar dan Tettoat yang kurang lebih satu kilo meter yang hingga kini belum tuntas, termasuk jalan dan jembatan di Kei Besar, yang akan menjadi prioritas perjuangan kita, dalam kebijakan anggaran nantinya,” tandas Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku ini.
