TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kelompok Kerja (Pokja) I Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan terpenuhi. Langkah itu diperlukan, terlebih menjelang diresmikannya provinsi tersebut dan pelantikan Penjabat (Pj.) gubernur.
Guna memastikan kebutuhan tersebut, dalam kunjungan kali kedua ini, Pokja I menggelar rapat bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Papua di Kantor BPKAD Kabupaten Merauke, Selasa (13/9/2022). Kemudian, Pokja I juga meninjau lokasi rencana pembangunan kompleks Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian yang merupakan anggota Pokja I mengatakan, kedatangannya untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh rombongan Pokja I sebelumnya. Hal ini terutama dalam mempersiapkan ketersediaan perkantoran, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya.
“Oleh sebab itu, tugas kami yang di gelombang kedua ini adalah mengonfirmasi hal-hal yang sudah disepakati dalam berita acara yang sudah dibuat oleh tim yang pertama datang,” terangnya.
Diketahui, Provinsi Papua dan empat kabupaten seperti Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel telah menyepakati untuk memberikan dana hibah kepada Provinsi Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga akan mengecek berbagai perkembangan dari hasil kesepakatan tersebut.
Dirinya berharap, pengawalan yang dilakukan dapat semakin memperjelas pemenuhan atas kebutuhan Papua Selatan dari berbagai aspek. Dengan demikian, Pj. Gubernur Papua Selatan beserta perangkat kerja yang akan terbentuk nantinya bisa bekerja dengan baik. Harapan lainnya yakni agar seluruh pihak terkait dapat terus mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menekankan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan, di antaranya menyangkut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta lainnya.
