TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Isu rencana aksi demonstrasi Jilid II penolakan kenaikan harga BBM, yang akan dilakukan oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Merauke mendapat kecaman keras dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Malind Anim Ha selaku Lembaga Kultur Representatif Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merauke Papua Selatan.
Jika dilihat dari bocoran poin-poin yang akan disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Merauke di media sosial pada rencana aksi Jilid II tersebut, menurut LMA sangat tidak pantas dan berdampak anarkis.
“Karena ada beberapa poin kalimat yang tidak pantas dilakukan di atas tanah kami, dusun kami Masyarakat Adat Merauke. Rencana aksi demo tersebut akan berdampak anarkis,” ujar Pj. Ketua LMA Kabupaten Merauke Ignasisus Boli Gebze dalam konferensi pers di RM Sederhana, Sabtu (10/9/2022).
LMA Kabupaten Merauke mempertanyakan rencana demo yang mengatasnamakan masyarakat, masyarakat yang mana? Rakyat melarat, rakyat mana yang melarat? Kemudian permintaan mencabut kebijakan kenaikan harga BBM atau presiden yang kami turunkan. Menurut LMA itu sebuah ancaman makar.
Korwil LMA Anim Ha 4 Kabupaten Merauke, Gerfasius Wane Mahuze menegaskan seluruh masyarakat nusantara yang tinggal di Papua Selatan diharapkan tidak membawa kebiasaan buruk dari luar ke wilayah Anim Ha dan harus hargai budaya setempat. Sebab masyarakat asli Papua punya kebiasaan duduk bersama untuk selesaikan persoalan bukan dengan demo.
Dikatakan, masyarakat adat di Papua sudah biasa hidup dengan harga barang yang tinggi, dan dapat menyesuaikan karena menghargai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, pera petinggi LMA tegaskan kepada pihak keamanan yakni Polres Merauke segera mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum mahasiswa yang mengkoordinir rencana demo dengan mengatasnamakan masyarakat, karena rencana tersebut tidak diizinkan LMA Kabupaten Merauke.
Semua paguyuban, etnis dan suku nusantara yang ada di Merauke diminta mengarahkan, menasihati, membina putra dan putrinya untuk tidak terpengaruh atau ikut-ikutan. Sebab, Merauke saat ini sedang menanti peresmian dan pelantikan Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) maka semua pihak diminta tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu ketenangan daerah.
Paskalis Imadawa sebagai sesepuh LMA menegaskan Merauke merupakan daerah heterogen tidak mudah terprofokasi. Siapa saja yang tinggal di Merauke mengikuti tradisi turun temurun yaitu menjaga Merauke sebagai Tanah Damai dan Istana Cinta Kasih.
“Saya tegaskan Kapolres segera surati kami dan surati pihak-pihak yang sudah melakukan permohonan untuk aksi hari Senin. Kalau boleh secepatnya besok Minggu, (11/9) pertemukan kami untuk kita duduk bersama,” pinta Imadawa.
Senada juga disampaikan Sesepuh LMA Kabupaten Merauke, Paulus Mokai Gebze dan Waket LMA, Vinsensius Y. Gebze bahwa perlu duduk bersama untuk selesaikan atensi yang ingin disampaikan bukan melalui demo. Kesempatan berikut, Sekretaris Umum LMA Kabupaten Merauke, Joseph A. Gebze menyebut, kenaikan BBM merupakan keputusan nasional dan belum lama ditetapkan. Otomatis pemerintah menyiapkan solusi untuk mengamankan rakyatnya.
“Kita tidak bisa langsung frontal dengan aksi demo. Kita tunggu pasti ada tahapan kebijakan lebih lanjut yang dilakukan pemerintah. Apa lagi kita di Papua Selatan ini sedang menunggu proses finalisasi Provinsi Papua Selatan, jadi daerah kita harus tenang,” tandanya.
