TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Bupati Merauke mengklarifikasi atas pernyataannya yang dianggap keliru pada saat syukuran usai pawai penyambutan Provinsi Papua Selatan (PPS) Senin (11/7/2022).
Dirinya diminta klarifikasi tentang ungkapan yang dinilai telah membayar sejumlah pejabat di DPR RI guna mensukseskan Provinsi Papua Sekatan (PPS).
“Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komruddin Dumatubun dan Bapak Yan. P. Mandenas yang saya sebutkan namanya saat saya sambutan waktu kembali dari penetapan RUU PPS. Hal yang saya maksudkan dalam sambutan itu adalah kami rakyat Merauke, Mappi, Asmat, dan rakyat Boven Digoel, sebelum pemekaran hampir 20 tahun lebih kami berjuang luar biasa untuk membuat Papua Selatan ini menjadi sebuah provinsi. Perjuangan ini memakan banyak korban, nyawa dan air mata serta biayanya tidak sedikit,” terang Romanus Mbaraka dalam konferensi pers di Kantor Bupati, Kamis (14/7/2020) sore.
“Itu yang saya maksudkan bahwa biaya cukup besar yang kami keluarkan. Bagaimana harus sosialisasi kepada masyarakat, menghimpun masyarakat yang didatangkan dari kampung-kampung, membuat pertemuan ke pertemuan, membawa masyarakat ke Jauapura dalam jumlah yang banyak, membawa masyarakat ke Komisi II DPR RI tahun 2006. Jadi biayanya tidak sedikit. Kita sudah tidak hitung berapa biaya yang kita pakai,” lanjut Romanus.
Ditegaskannya, kalau kemudian videonya kala itu dipenggal-penggal lalu menyatakan bahwa ada penyuapan ke DPR, itu tidak benar. “Kami di Papua Selatan tidak punya uang. Darimana uang kita untuk menyuap dan kami tidak bisa melakukan itu sama sekali. Kalau ada yang memanfaatkan ini sebagi situasi politik, saya mohon dengan rendah hati, jangan sampai membuat kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain,” sambung Bupati Merauke.
Kembali disampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi, DPR RI dan semua pihak yang membantu hingga PPS dimekarkan. “Kalau ada teman-teman yang kontra dengan kami, kami juga mohon maaf, kami semua orang Selatan Papua setuju untuk kami jadi provinsi,” tutupnya.
