TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Ketua Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS), Thomas Eppe Safanpo menyampaikan, setelah UU pemekaran DOB Pemerintahan Provinsi Papua Selatan (PPS) ditandatangani Presiden Jokowi dan masuk dalam lembaran negara, maka pihaknya berharap pelantikan Penjabat Gubernur PPS segera dilakukan. Tujuannya agar pelaksanaan persiapan PPS definitif tahun 2024 dapat dilakukan lebih awal.
Permintaan ini telah disampaikan kepada Wakil Mendagri Jhon Wempi Wetipo dalam kunjungan kerjanya di Merauke dalam rangka melihat lapangan persiapan peresmian PPS, Jumat (29/7/2022).
“Tadi Pak Wamendagri datang, aspirasi ini bisa disampaikan ke Pak Mendagri agar segera di proses,” ungkap Thomas di Halaman Gedung Negara usai peninjauan Gedung Negara bersama Wamendagri.
Seperti diketahui bahwa Pemkab Merauke telah menyiapkan Gedung Negara yang akan dipakai Penjabat Gubernur sebagai kantor Gubernur sementara.
Thomas Eppe juga menyebut, terkait dana hibah untuk provinsi telah ada kesepakatan dari empat kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel. Kabupaten Merauke menanggung 20 miliar, Mappi, Asmat dan Boven menanggung 10 miliar. Hibah tersebut hanya untuk membiayai dua kegiatan yakni untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan dan hibah pelaksanaan Pemilu Kada pada 2024 nanti.
Dikatakan, perbedaan anggaran tersebut didasari sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing. Merauke mempunyai kemampuan APBD paling besar sehingga punya nominal hibah yang jauh melebihi dari tiga kabupaten lainnya. Selain itu, Merauke sebagai kabupaten yang akan menjadi Ibukota Provinsi PPS, maka wajar jika tanggung jawab anggaran lebih besar.
Sementara itu, kebutuhan SDM atau ASN dari masing-masing kabupaten untuk pelayanan pemerintahan Provinsi Papua Selatan membutuhkan 1036 orang. Pendaftaran sudah dibuka di tiap kabupaten namun belum mencapai kuota. Masing-masing kabupaten diharapkan memenuhi 200 orang, selebihnya diserahkan ke Merauke.
