TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono menyatakan setelah pihaknya menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Penyiaran di Provinsi Maluku Utara (Malut), ternyata ditemukan, ada kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan daerah, salah satunya terkait keinginan pemerintah untuk melakukan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat penyewaan channel atau saluran TV digital kepada TV lokal, dengan harga yang tidak memberatkan stasiun TV lokal.
“Saya kira yang paling penting supaya apa yang kita hasilkan nanti betul-betul menghasilkan produk yang maksimal, produk yang bisa diterima oleh semua kalangan dari atas sampai ke bawah, dan menyisir banyak pihak. Sehingga kontroversi yang mungkin timbul setelah RUU Penyiaran itu kita undangkan, itu bisa kita minimalisir permasalahan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Teropongnews.com, di Ternate, Rabu (15/6/2022).
Menurutnya, di daerah stasiun TV lokal menjerit. Sehingga dengan dua kondisi yang berbeda ini, pihaknya harus mencari jalan tengah. Artinya, agar PNBP tetap jalan, tetapi di bawah pun tidak merasa terzolimi.
“Kan mereka (stasiun TV lokal) teriak ini mahal, kita bisa mati. Yang kita dengar kan begitu. Kita enggak mampu, lama-lama kita akan berhenti akan mati, dan sebagainya,” ungkap dia.
“Supaya dua hal ini bisa sinkron bisa saling mendukung kita harus mencari jalan tengah. Jalan tengahnya ini adalah yang nantinya akan kita diskusikan dengan instansi-instansi terkait, supaya semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh semua pihak, tidak hanya di satu pihak,” tandas politisi Gerindra itu.
