TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Terhitung Senin, 14 Maret 2022, Instruksi Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Ambon, berakhir.
Namun kebijakan untuk perpanjangan PPKM masih harus menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang PPKM di luar wilayah Jawa dan Bali.
“Jika PPKM diperpanjang, otomatis instruksi terbaru akan masih menyesuaikan dengan zonasi kita pada level 3. Namun, jika ada perubahan level sesuai assesment Pempus, maka kebijakan itu pasti kita tempuh,” kata Juru Bicara Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz kepada wartawan, di Balai Kota Ambon, Senin (14/3/2022).
Dia mengaku, pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Ambon semakin baik, dengan penurunan kasus konfirmasi positif.
Bahkan per 6 Maret 2022, Kota Ambon mengalami peningkatan skor dan masih bertahan berada di Zona Kuning (Resiko Rendah) pada peta resiko Penyebaran Covid-19 di Maluku.
“Zonasi kita berada di Zona Kuning dengan skor 2,62, dan kita bersyukur data terakhir menunjukan angka yang semakin baik, dimana yang dirawat hanya 44 orang, dan tidak ada suspek. Kita berharap, kondisi semakin membaik, sehingga masyarakat diberikan pelonggaran aktifitas,” harap Adriaansz.
Dikatakan, keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19, tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dengan terus menaati protokol kesehatan dan terlibat langsung dalam vaksinasi baik secara terpusat di Tribun Lapangan Merdeka, maupun pada fasilitas kesehatan terdekat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, lanjut Adriaansz, terus memberikan perhatian, agar masyarakat yang telah divaksin tahap pertama dapat mengikuti vaksin dosis kedua sebagaimana yang telah diwajibkan.
“Vaksin dosis pertama saja belum cukup, sehingga kita dorong untuk masyarakat dapat divaksin dosis lengkap. Jadi terget kita vaksinasi dosis kedua ini yang harus dituntaskan, sedangkan vaksin booster tahap ketiga masih bersifat optional, jika ada masyarakat yang menginginkan vaksinasi tersebut juga akan tetap dilayani, dengan jarak minimal 6 bulan setelah vaksin dosis kedua,” bebernya.
Lebih lanjut Adriaansz optimis, dengan keberhasilan Pemkot dalam upaya pengendalian pandemi, maka akan turut berpengaruh pada zonasi dan assesmen level PPKM yang berimbas pada normalisasi kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan, serta dunia pendidikan yang menjadi kewenangan Pemkot.
