TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menilai, analisis intelijen baik TNI maupun Polri lemah, sehingga konflik antara Dusun Ori, Desa Pelauw dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terjadi, Bahkan sebagai besar rumah milik warga Kariuw terbakar.
“Saat konflik antar Desa Sepa dan Tamilouw, kami sudah bertemu dengan mantan Kapolda beberapa waktu lalu, dan kami sudah mengingatkan soal konflik antar desa, hanya karena persoalan tapal batas. Bagi kami, analisis intelijen sangat lemah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Elwen Roy Pattiasina saat rapat kerja antara Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, dan Kesbangpol, yang berlangsung ruang paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (3/2/2022).
Menurutnya, pemicu konflik antar desa di Maluku, hanyalah persoalan tapal batas. Dan lucunya, persoalan tapal batas ini tidak mampu dituntaskan hingga saat ini.
Soal pembangunan rumah warga Desa Kariuw yang terbakar akibat konflik, Pattiasina meminta, agar pemerintah daerah baik Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Maluku Tengah segera merealisasikannya.
“Kalau menunggu anggaran dari pemerintah pusat dalam jangka waktu 6 bulan, maka waktunya sangat lama. Dan saya bisa katakan, bahwa itu omong kosong. Pemda harus segera membangun rumah warga Desa Kariuw, tanpa alasan apapun,” tegas dia.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Michiel Tasane menyatakan, selain rekonstruksi rumah warga pasca konflik, Pemda maupun TNI dan Polri harus mengirim tim untuk trauma healing.
“Menurut saya, selain membangun rumah warga Desa Kariuw, tim trauma healing juga harus diturunkan ke lokasi. Karena jika itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan, khusu bagi anak-anak,” kata Tasane singkat.
Namun demikian, Komisi I memberikan apresiasi kepada Polda Maluku, maupun Kodam XVI/Pattimura, yang dengan cepat dapat menangani persoalan tersebut hingga tidak digiring ke isu SARA.
“Harus diakui, jika kita semua salah. Kita lalai, dan tidak mampu mengantisipasi persoalan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan. Kita berharap ke depan persoalan ini tidak terjadi lagi,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun menginginkan untuk secepatnya warga Kariuw kembali ke daerahnya.
“Saya kepada pemerintah daerah agar pada April 2022 mendatang, warga Kariuw sudah bisa kembali ke kampungnya. Pemda harus berkoordinasi dengan Pemkab Malteng dengan bersiap menekan, agar laporan soal kerusakan bisa segera disampaikan ke Pempus,” tandas Watubun.
Kapolda Maluku Beberkan Kronologis Kejadian
Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif mengaku, terdapat beberapa peristiwa yang pada akhirnya menjadi akumulasi konflik Pelauw, Ori, dan Kariuw pada Selasa (25/1/2022) hingga Rabu (26/1/2022).
Kapolda membeberkan, konflik berawal ketika pada Selasa (25/1/2022) pukul 15.00 WIT. Dimana terjadi perselisihan antara dua kelompok, terkait batas lahan yang dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari kejadian itu kemudian terjadi kasus penganiayaan selang beberapa jam berlalu atau sekitar pukul 17.50 WIT.
“Penganiayaan ini sudah kita tindaklanjuti, dan ini beberapa rangkaian peristiwa yang terpisah. Ini adalah kasus tindak pidana, yang sedang ditindaklanjuti,” tegas dia.
Kapolda mengatakan, sejak awal peristiwa tersebut terjadi, pengamanan di sana diakui sudah memadai. Pasalnya, di sana sudah ditempatkan personil dari Polsek, Koramil, bahkan pembantuan dari Satgas Pamrahwan.
“Kemudian pada pukul 04.00 WIT adalah akumulasi, katakanlah ada kelompok masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran, sehingga masyarakat Kariuw meninggalkan kampung mereka, untuk keamanan sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak,” jelasnya.
Dari kejadian itu, lanjut Kapolda, tiga orang korban meninggal dunia, dan 4 lainnya mengalami luka-luka, satu diantaranya anggota polisi.
“Ada satu anggota kami yang mengalami luka tembak dan kemarin (Rabu) pagi kami rujuk ke Jakarta, karena rumah sakit kami tidak mampu tangani. Perlu ada rekonstruksi pada bagian rahang yang rusak, akibat terkena tembakan,” ungkapnya.
Dampak kejadian itu menyebabkan sebanyak kurang lebih 739 jiwa masyarakat Kariuw terpaksa mengungsi. Sementara jumlah rumah rusak sebanyak 211 unit, yang terdiri dari 183 unit rusak berat dan 28 rusak sedang. Untuk kendaraan bermotor yang rusak, terdapat 19 unit milik warga, 3 unit motor dinas Polri, 1 unit motor dinas TNI dan 9 unit mobil.
“Sebelumnya yang muncul di medsos kalau gereja Ebenhaezer terbakar. Kami memastikan bersama Panglima dan Wagub, bahwa isu Gereja Ebenhaezer terbakar sama sekali tidak benar,” tegas Kapolda lagi.
Menurutnya, saat ini personil pengamanan yang sudah ditempatkan di sana yaitu 1 regu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, 1 SSK Satuan Brimob, 1 SSK Samapta, dan 1 SSK Yon Arhanud.
“Kita dengan bapak Pangdam dan Wagub juga sudah lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Pelauw maupun Kariuw. Dan mereka juga ingin kasus ini adalah kasus yang terakhir. Mereka juga ingin jaminan keamanan, apabila mereka kembali,” terangnya.
“Kami dari Polri juga sudah melaksanakan operasi Aman Nusa 1 untuk konflik sosial dan kami sudah tempatkan personil Polri dibackup TNI untuk perbantuan di sana, baik untuk keamanan maupun bantuan yang sifatnya sosial berupa pemberian sembako, pelayanan kesehatan, maupun trauma healing,” tandas Kapolda.
