TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Warga Asmat yang bermukim di samping Mako Lantamal XI Merauke memutuskan tidak mau dipindahkan ke tempat atau pemukiman baru. Alasan mendasarnya, lokasi pemukiman lama tidak jauh dari pesisir pantai tempat mata pencaharian mereka.
Mata pencaharian warga Asmat di pemukiman tersebut rata-rata adalah mencari hasil laut seperti ikan, udang, siput dengan peralatan seadanya untuk mengisi perut. Bagi mereka, jika harus dipindahkan oleh pemerintah ke tempat baru yang letaknya jauh dari pantai, justru akan menyulitkan mereka untuk melaut.
Apa lagi rencana lokasi pemindahan di Jalan Radio bersama-sama dengan masyarakat asli Papua lain dikhawatirkan akan berpotensi ribut yang menjadikan sitkamtibmas jadi terganggu.
“Kemarin ada pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi, beliau bersedia bangun rumah untuk warga Asmat, tapi kita tidak mau pindah dari sini, kita mau rumah dibangun di sini saja,” jelas Perwakilan Warga Asmat Fransiskus Aidur, Jumat (19/11).
Dia mengatakan, pemerintah daerah selaku perpanjang tangan pemerintah pusat diharapkan dapat menerima permintaan masyarakat terkait lokasi pembangunan rumah bantuan pemerintah yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Merake pada Oktober kemarin.
Farnsisiskus juga menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun, penduduk pemukiman Asmat selalu mendapat perhatian dari Lantamal XI Merauke, baik sembako, pakian maupun pendidikan melalui sekolah putra bangsa. Perhatian rutin Lantamal XI ini juga membuat keluarga besar Asmat tidak ingin meninggalkan lokasi tersebut.
Kesempatan yang sama Alfons Kawem, S.E salah satu pengusaha anak Asmat juga menyambangi pemukiman yang sama dan menawarkan satu hektar tanah miliknya untuk dibangun rumah layak huni bagi sesama saudara satu asalnya itu di Sp3 Tanah Miring. Namun, penawarannya tidak diterima dengan alasan jauh dari sumber pencaharian.
“Saya bangga, saudara saya ini datang melihat kami dan bangga mendapat perhatian ke kami, tapi kalau ke Tanah Miring terlalu jauh, karena kami orang pantai, kehidupan kami dari laut,” tutur Fransiskus Aituru.
Penolakan yang sama disampikan salah satu pemuda Asmat, Venansius Manam bahwa bantuan perumahan sangat dinantikan untuk segera dibangun tetapi di pemukiman yang sama. Sekalipun lahan tersebut hanya dipinjampakaikan, ia berharap perlu langkah-langkah bijak dari pemerintah supaya tanah yang sama bisa dihibahkan.
“Bantuan rumah dari presiden harus bangun di sini. Saya tidak mau keluar dari sini, jangan jauhkan kami dari sumber makanan kami. Kita punya hidup itu cuma di laut saja,” ujar Mama Wilhelmina.
“Selain itu kami dibantu dari Angkatan Laut. Kalau Bupati Asmat, Anggota DPRD Asmat datang tidak pernah kunjungi kita,” sambung Wilhelmina.
Kesempatan berikut, Pengusaha Asmat Alfons Kawem mengklaim bahwa orang Asmat yang ada di Merauke bukanlah pendatang, tetapi warga Merauke yang sudah lama menetap sejak belum dimekarkan dan pisah dari Merauke. Dan sebagai warga Indonesia berhak tinggal di seluruh wilayah Indonesia.
“Tanah ini baik pemerintah Asmat maupun Pemkab Merauke harus jeli melihat ini. Terutama perintah presiden ke Bupati Merauke untuk selesaikan urusan tanah yang kemudian akan dibangun rumah bantuan,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga harus pertimbangkan apa yang menjadi persoalan mendasar menyangkut kebutuhan warga setiap hari. Keputusan yang diambil hendaknya berpihak pada rakyat.
