TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Pemerintah Raja Ampat bersama BPJS Ketenagakerjaan, melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk jaminan tenaga kerja bagi pekerja non pemerintah upah.
Penandatanganan kerjasama tersebut, dilakukan bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat, Sunardy Syahid, di kantor bupati Raja Ampat, Senin (25/10/2021).
Nota kesepahaman ini juga memberi kemudahan akses pada BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak dan kewajibannya, terutama dalam membayarkan klaim jaminan yang menjadi hak peserta BPJS Ketenagakerjaan non penerima upah di Raja Ampat.
Pembayaran secara simbolis klaim jaminan yang menjadi hak peserta BPJS Jamsostek Ketenagakerjaan non penerima upah di kabupaten Raja Ampat, masing-masing Isak Wauyai dengan ahli waris Edika Sauyai dari kampung Friwen, Apsa Omsero dengan ahli waris Sahdan Walespapo dari kampung Mansyaifun dan Tidoris Rumbewa dengan ahli waris Tabita Rumbewas merupakan bantuan Tangan Kasih tahap III Raja Ampat.
Ketiga ahli waris penerima jaminan sosial Ketenagakerjaan non upah, dengan nominal klaim sebesar Rp42 juta. Dengan rincian, santunan berkala Rp12 juta, biaya pemakaman Rp10 juta dan santunan kematian Rp20 juta.
Selain penandatanganan kerjasama tersebut, Pemkab Raja Ampat juga menerima penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2020, kategori pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Penyerahan penghargaan berupa trophy dan satu unit kendaraan dinas diterima langsung bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati yang diserahkan oleh kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Papua Barat, Sunardy Syahid, dan disaksikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Raja Ampat.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati berharap, penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2020, kategori pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dimenangkan Pemkab Raja Ampat, maka harus dipertahankan prestasinya Paritrana Award tahun berikutnya.
