TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Panitia Kerja (Panja) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M Haulussy bentukan DPRD Provinsi Maluku belum bisa berkesimpulan, usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke rumah sakit berplat merah tersebut, Jumat (24/9/2021).
Panja RSUD Haulussy dibentuk, untuk membenahi tidak aspek penting rumah sakit dimaksud, yakni tata kelola, sumberdaya dan infrastruktur
“Jadi kami belum bisa memberikan kesimpulan, karena sementara dikaji. Tapi ada yang benar, dan ada juga yang tidak benar. Intinya, kami tidak bermaksud untuk memprovokasi, tetapi itu kondisi, dan kita akan lihat. Mereka (manajemen RSUD Haulussy) boleh berkelit, tapi kami turun ke lapangan mereka tidak akan tahu,” kata Ketua Panja RSUD Haulussy, Benhur G Watubun kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Sabtu (25/9/2021).
Dia mengaku, masih ada satu tahap lagi, yakni pihaknya akan melakukan on the spot di pagi hari, dengan tujuan untuk melihat langsung efektivitas kerja, ketepatan waktu, dan juga kehadiran dokter.
“Ini juga soal kedisiplinan. Jangan tunggu pasien sakit dulu, baru kemudian dokter dipanggil. Inikan tidak benar juga. On the spot ini kapan dimulainya, ya tidak perlu diberitahukan,” tegas Benhur Watubun.
Menurut Watubun, saat melakukan sidak pihaknya menemukan adanya hal yang baik, dan juga tidak. Seperti kedisiplinan tenaga medis, maupun kerja-kerja pelaporan, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.
“Kondisi lingkungan yang kalau kita cermati, masih sangat memprihatikan. Kan di rumah sakit itu, mestinya penampilannya harus asri. Tetapi yang kita lihat kan tidak. Termasuk juga soal kebersihan,” beber dia.
Lebih lanjut Watubun mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Direktur RSUD Haulussy dan manajemennya, untuk dimintai klarifikasi.
Dia mengaku, pihaknya akan meminta penjelasan pihak rumah sakit, terkait adanya tenaga medis yang honor lebih dari 10 tahun, namun upah mereka masih dibawah security, yakni Rp 1 juta lebih.
“Ada juga keluhan soal insentif. Di RSUD Haulussy itukan ada tenaga kesehatan Covid-19 dan non Covid-19. Tapi untuk yang non Covid-19 inikan, mereka resiko terpapar sangat tinggi. Nah, makanya kita juga tanyakan, dan mereka mengeluh soal insentif yang tidak mereka dapatkan. Dan itu hal yang wajarlah. Nanti kita tanyakan ke manajemen rumah sakit,” tandas Watubun.
