TEROPONGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berinovasi demi mewujudkan Kaltara berubah, maju, dan sejahtera. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemprov Kaltara mengeluarkan program SIPELANDUKILAT (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan) SMART.
Program SIPELANDUKILAT SMART bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan secara tepat, akurat, lengkap dan gratis.
Program ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu SIPELANDUKILAT, yang menyasar pelayanan administrasi kependudukan pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kaltara berhemat hingga Rp1,7 miliar di tahun 2019 dengan mengalokasikan anggaran yang tidak besar. Sekarang kita kembangkan lagi menjadi SIPELANDUKILAT SMART yang kita kombinasi dengan cara online,” terang Kepala Disdukcapil Kaltara, Sanusi lewat siaran pers yang diterima Teropongnews.com, Selasa (22/6/2021).
Inovasi terbaru ini dapat diakses melalui SMS, WhatsApp dan email untuk menjaring data masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan yang kemudian akan dilayani oleh dinas kabupaten/kota.
“Ini sesuai dengan visi-misi gubernur-wakil gubernur, yaitu negara hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan langsung,” terangnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2019 Disdukcapil dengan inovasi SIPELANDUKILAT juga masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Kemudian, berdasarkan pengumuman dari Kemenpan-RB pada bulan Juni tahun 2021, SIPELANDUKILAT SMART meraih Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021.
“Ada dana insentif daerah Rp 7,3 miliar yang diberikan pemerintah (pusat) pada kita, buah dari lomba inovasi yang kita ikuti kemudian diperuntukan ke APBD Kaltara,” jelas mantan penjabat bupati Kabupaten Tana Tidung ini.
Adapun kompetisi inovasi pelayanan publik ini, Kaltara sebagai provinsi termuda, berhasil menuai pujian pemerintah pusat dengan duduk sejajar dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang jauh lebih tua usianya seperti Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
