TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku mengelar rapat koordinasi (rakor) bersama Anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Maluku berlangsung hari ini, Kamis, 8 April 2021 bertempat di Ruangan GBHN, Wisma Nusantara IV di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi atas program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dan usulan aspirasi dari DPRD Provinsi Maluku kepada para wakil rakyat Maluku yang ada di senayan.
Rapat koordinasi seperti ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan penting, agar para wakil rakyat Maluku dapat memperoleh gambaran yang utuh terkait kepentingan rakyat dan daerah Maluku yang harus diperjuangkan di Pusat.
Anggota legislatif asal Maluku setiap saat bertemu masyarakat pada saat kegiatan reses, namun, Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pihak eksekutif yang memiliki data dan yang merancang program pembangunan, sehingga mereka lebih tahu masalah yang dihadapi.
Anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) menyatakan, kepentingan Maluku tidak dapat diperjuangkan sendiri-sendiri, tapi harus diperjuangkan bersama secara kolektif, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
“Pengalaman yang kita alami menunjukan bahwa jika gerak juang kita sendiri sendiri, parsial dan tidak sinkron, maka hasilnya jauh dari yang diharapkan. Masalah di Maluku itu kompleks. Sampai hari ini, Maluku masih ada di urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia,” kata dia, lewat siaran persnya yang diterima Teropongnews.com, di Ambon, Jumat (9/4/2021).
Kondisi ini menurut dia sangat paradoks, karena Maluku kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Mestinya rakyat dan daerahnya sejahtera, namun yang terjadi adalah sebaliknya, sangat ironis.
“Selain masalah kemiskinan, masalah mutu sumber daya manusia di Maluku juga menjadi problem tersendiri. Lihat saja hasil tes CPNS, banyak yang mendaftar namun banyak yang tidak lulus, karena nilai mereka sebagian besarnya berada di bawah standard kelulusan (passing grade),” tegas dia.
Karena itu, kata HL, ada usulan dari DPRD Provinsi Maluku, agar standard passing grade ini harus ditinjau ulang oleh Pemerintah Pusat dan meminta perlakuan yang tidak setara intuk semua wilayah di Indonesia, karena fakta objektifnya adalah mutu SDM di Indonesia tidak merata.
Kualitas SDM di Jawa, Sulawesi dan Sumatera berbeda jauh dengan yang ada di wilahah Timur Indonesia. Sehingga mesti ada kebijakan yang bersifat afirmatif, agar passing grade di Indonesia tidak harus sama.
“Jika tidak, maka lapangan kerja yang ada di Maluku akan diisi oleh saudara-saudara sebangsa dari luar Maluku, dan anak anak kita di Maluku hanya akan menjadi penonton, atau orang yang tersingkir di negeri sendiri,” tegas HL.
