TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka didampingi Penjabat Sekda, Ruslan Ramli dan Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengadakan pertemuan dengan semua pihak baik SKPD, Badan, Kantor, KONI Merauke maupun pengusaha membahas kesiapan PON Papua ke XX Subda Merauke.
SK PB PON Papua XX Subda Merauke sudah dikeluarkan sebagai kekuatan untuk mengejar segala persiapan yang belum selesai. Terutama lebih menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat akan pelaksanaan PON Papua dan Merauke sebagai klaster PON untuk penyelenggaraan enam cabang olahraga.
“Kita harus sosialisasikan besar-besaran, baik melalui media cetak, online, televisi maupun RRI dan pemasangan baliho di setiap titik,” ungkap Romanus di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Sabtu (24/04).
Selaku ketua Subda PON Merauke, Romanus Mbaraka meminta rencana anggaran secara keseluruhan untuk segera ditindaklanjuti ke Provinsi Papua.
Pemda Merauke sendiri memberikan dukungan untuk PON sebasar Rp 130 miliar yang sudah dipotong selama tiga tahun selain untuk Covid-19.
Kesempatan yang sama, Romanus menekankan, perekrutan relawan PON harus dilakukan satu pintu, tidak sendiri-sendiri supaya penganggarannya bisa terukur.
Sedangkan kesiapan venue-venue rata-rata sudah siap, tinggal melengkapi kekurangan kecil. Seperti lampu, taman dan tempat parkir.
Sementara itu, masih dibangun dua rusun penginapan atlet di sekitar Stadion Katalpal Mopah. Hitung-hitung, masih ada waktu 6 bulan ke depan untuk diselesaikan karena pelaksanaan PON berlangsung pada Oktober 2021.
Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangajai menambahkan, untuk starategi pengaman PON, pihaknya menyiapkan 700 pasukan dari TNI dan Polri yang akan menjaga di berbagai titik. Selain itu, telah dilakukan pemasangan sebagian CCTV guna memantau tindak kriminal.
“Kami siapkan 700 personil dari satuan TNI dan Polri siap amankan jalannya PON. Kita juga sudah pasang CCTV di beberapa titik untuk memantau tindak kriminal via handphone,” pungkasnya.
Para pihak ditekankan dalam waktu tiga hari, pengajuan anggaran untuk kebutuhan PON sudah harus diserahkan ke bupati.
