TEROPONGNEWS.COM, SENTANI– Korban Banjir Bandang Sentani yang tergabung dalam Gerakan Kemanusian akan melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Jayapura mempertanyakan optimalisasi penggunaan dana bencana alam bagi korban Banjir 16 Maret 2019 lalu.
Salah satu korban banjir bandang yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan khusus, Aris Kreuta menegaskan aksi moral yang di lakukan oleh mereka untuk mempertanyakan sekaligus memintah keterbukaan Pemkab dalam hal ini BPBD Kabupaten Jayapura dalam mengelola anggaran Penanggulangan Bencana yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB Pusat ke daerah dengan total 1 triliun dengan rincian 5 tahap pengucuran.
“aksi moral dalam bentuk demo sekaligus bagian dari pengawasan terhadap pemerintah daerah“ kata Aris Kreutha kepada wartawan di Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (23/2/2021)
Aris Kreutha membeberkan bahwa adanya anggaran dari BNPB Pusat tahap pertama dari total Rp 1 Triliun yang turun ke Pemkab Jayapura sebesar Rp 275 miliar, sehingga tindakan moral yang akan di lakukan oleh korban banjir bandang sentani yang tergabung dalam kerakan Kemanusian 16 Maret 2019 mengenang tragedi kemanusian yang menlanda negeri Khena Mbai Umbai itu terhadap proteksi dan control adanya tindakan korupsi dikawatirkan terjadi
“Tindakan ini kami terpaksa ambil karena mengingat adanya indikasi Korupsi , yang saat ini di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap dana bantuan banjir Bandang sebesar 4 miliar yang lenyap tanpa jejak “ ungkapnya
Langkah demo yang akan di ambil menurutnya, karena tidak ingin anggaran bantuan BNPB pusat sebesar Rp 275 M ini, akan bernasib sama dengan anggaran-anggaran sebelumnya yang diduga dihilangkan, atau di pakai atau diembat oleh oknum-oknum tertentu, sebagai korban bencana banjir dan rakyat Kabupaten Jayapura akan melakukan aksi moral ke Pemkab. Jayapura dan DPRD pada Minggu besok sebagai laporan pihaknya kepada BNPB Pusat.
“Kami minta kepada BPBD Kabupaten Jayapura untuk transparan dan terbuka , sesuai dengan data-data korban yang menjadi korban pada 16 maret 2019 di sentani, karena hamper 80 persen kami lihat belum terealisasi “tuturnya .
Hal senada juga di sampaikan Jhon Maurits Suebu, bahwa tujuan aksi demo damai yang di wacanakan pihaknya sebagai korban banjir bandang tersebut, karena mereka bersyukur dengan adanya dana bantuan sebesar Rp 275 miliar yang dinilai dapat membantu korban banjir bandang yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah.
“Kami berharap bahwa kalau Tuhan sudah tempatkan bapa-bapa terhormat di gunung merah untuk menghapus air mata masyarakat yang kena dampak Banjir bandang 16 maret 2019, kami minta supaya keterbukaan di lakukan. Jangan sampai terjadi korupsi nanti air mata masyarakat semakin menderita“ ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi ketika dikonfirmasi mengakui bahwa adanya dana bantuan BNPB pusat sebesar Rp 275 miliar, dana tersebut peruntukan untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan yang terjadi di kabupaten Jayapura seperti membangun Perumahan , Jalan ,Jembatan serta pembangunan irigasi air bersih.
“itu untuk kegiatan program yang sudah masuk di proses perencanaan , pelelangan dan ada penandatangani pengawasan oleh Kejaksaan . jadi tidak sewenang-wenang gunakan anggaran itu “jelas Sekda
Menurut Hikoyabi uang yang di berikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemkab melalui prosedur yang ketat . dengan total Rp 275 miliar sekian dari total 1 Triliun anggaran Bantuan Pusat terhadap Kabupaten Jayapura dengan total pengucuran sebanyak 5 tahap.
Anggaran ini juga diakui Sekda Hana Hikoyabi, selain untuk jalan, jembatan dan air bersih, dana tersebut juga untuk kegiatan pembangunan rumah baik korban bencana banjir bandang, serta korban luapan air dana sentani.
