TEROPONGNEWS.COM, KENDARI – Wakil Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, mewakili Wali Kota menjawab pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD tentang Raperda APBD Kota Kendari tahun 2021, Senin (23/11/2020) malam.
Tentang pertanyaan fraksi Gerindra dan Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) tentang selisih antara pendapatan dan belanja daerah pada APBD tahun 2021, hal ini dikarenakan akan dilakukan penyeimbangan pada pembiayaan daerah sebesar Rp 330 miliar.
“Ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelayanan kesehatan, sebagai wujud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Teropongnews.com, Selasa (24/11/2020).
Tentang anggaran Covid-19 dan pembangunan infrastruktur yang ditanyakan fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Partai Nasdem, Wawali menjelaskan, bahwa anggaran Covid-19 telah dialokasikan melalui belanja tak terduga maupun belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 di OPD teknis.
Sedangkan pembangunan infrastruktur diporsikan sebesar 40 persen dari total APBD Rp 1,5 triliun.
Wakil Wali kota menambahkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan transparan, maka Pemerintah Kota Kendari menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan informasi.
Sedangkan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasangan Sulkarnain ini mengaku, Pemerintah Kota Kendari akan terus berupaya menambah penghasilan daerah.
“Optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melakukan pengembangan efisiensi dan transparan pembayaran, mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model pelayanan pada masyarakat, dan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,” katanya.
Rapat paripurna ini dihadiri 24 dari 35 anggota Dewan Kota Kendari. Pada acara tersebut hadir juga Dandim 1417 Kendari dan Plt. Kasat Pol PP, sementara OPD lainnya mengikuti rapat paripurna melalui telekonferensi.
