TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Pertemuan gubernur, bupati dan wali kota se-Papua Barat bersama menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, di kantor KemenPAN-RB, terkait pengumuman hasil CPNS formasi 2018, Jumat (7/8/2020) sempat menuai aksi protes.
Aksi protes yang dilakukan oleh tim Pencari Kerja (Pencaker) kabupaten Manokwari, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, lantaran menilai pertemuan yang berlangsung itu, tidak menemukan hasil akhir atau jawaban pasti dari MenPAN-RB.
Menurut, A.M Haipon, mewakili kordinator tim pencari kerja (Pencaker) kabupaten Manokwari, Y. Indouw, bahwa apa pun yang terjadi, pihaknya harus membawa pulang hasil rapat atau jawaban menteri PAN-RB terkait hasil tes CPNS formasi 2018 ke Manokwari Papua Barat.
“Kami minta, kami pulang dari Jakarta ke Papua Barat, kami harus membawa hasil keputusan rapat yang dikeluarkan oleh menteri PAN-RB. Kami juga minta kami pulang itu, orang Papua harus seratus persen lolos CPNS,” tegas Heipon di halaman kantor KemenPAN-RB di Jakarta.
Di tempat yang sama, anggota DPRD kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Ferry Kamori, menegaskan menteri PAN-RB harus mengeluarkan keputusan secara tertulis agar semua pihak yang hadir bisa membawanya pulang ke daerah masing-masing.
“Kami minta agar lewat pertemuan antara gubernur dan bupati wali kota se Papua Barat bersama menteri PAN-RB itu harus dibuat secara tertulis, supaya kami bawa pulang ke daerah kami masing masing di Papua Barat, bahwa ada hasil yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kuota delapan puluh dan dua puluh persen,” tegas Kamori.
Ia juga menyoroti pemerintah daerah kabupaten kota untuk melibatkan DPRD supaya ada pengawasan khusus terkait penempatan kuota 80:20 persen kepada OAP dan non OAP pada CPNS formasi 2018.
Sementara itu, gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, usai pertemuan bersama MenPAN-RB langsung menemui tim Pencaker kabupaten Manokwari yang melakukan aksi protes di halaman Kantor KemenPAN-RB, sekaligus memberikan keterangan pasti terkait hasil pertemuan tersebut.
“Yang jelas dari semua masukan tadi, lewat pernyataan yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan itu, pada prinsipnya bapak menteri mendengar dan menerima itu dengan baik, dan berdasarkan ketentuan yang ada, sekarang sementara digodok suratnya. Tadi pak MenPAN bilang hari ini kita pulang kita sudah bisa bawa suratnya untuk mengakomodir pertemuan kita dengan MenPAN,” jelas gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Dikatakan, untuk kabupaten kota yang belum melakukan pengumuman hasil tes CPNS akan dikembalikan kepada daerah yang bersangkutan untuk meninjau ulang hasilnya dan menetapkan sesuai kuota 80:20 persen untuk OAP dan non OAP.
“Intinya pertama bahwa, daerah yang belum melakukan pengumuman, akan dikembalikan ke daerah tersebut untuk meninjau ulang hasil tes CPNS tersebut dengan catatan persentasi 80 persen kepada OAP harus terisi sesuai kuota, begitu juga 20 persen untuk non OAP,” jelas mantan Bupati Manokwari itu.
“Selanjutnya untuk daerah yang sudah mengeluarkan pengumumannya, terutama yang persentase OAPnya kecil seperti kabupaten Manokwari, selanjutnya akan didorong pada penerimaan formasi 2019 untuk mengakomodir dan memprioritaskan peserta tes CPNS yang tidak lulus di formasi 2018 menurut hasil yang sudah ada dan mengacu pada rengking, namun dikembalikan kepada bupati selaku kepala daerah,” terangnya.
Diakuinya, pada formasi CPNS tahun 2019 nanti, pemerintah provinsi Papua Barat akan mendorong putera-puteri OAP untuk diakomodir pada tes CPNS formasi tahun 2019 dan formasi tahun 2020 yang rencananya akan dibuka di tahun 2021 mendatang.
