TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Menjadi konstituen Dewan Pers tidak segampang membalik telapak tangan. Setidaknya ada 13 komponen yang harus dipenuhi sebuah organisasi pers, jika ingin menjadi bagian dari lembaga jurnalistik itu.
Demikian disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, Bustam, menyikapi maraknya bermunculan organisasi yang mencatut profesi wartawan. Saat ini, organisasi pers yang diakui dan terdaftar di Dewan Pers hanya ada 10, baik organisasi perusahaan media maupun profesi wartawannya.
Ke sepuluh organisasi itu adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
“Jadi diluar dari itu, belum bisa disebut sebagai organisasi pers. Karena belum mendapat pengakuan oleh Dewan Pers,” tandas Bustam, Rabu (12/8/2020).
Dijelaskan Bustam, ada 13 poin yang harus dipenuhi sebuah organisasi sebelum menjadi konstituen Dewan Pers. Selain berbadan hukum, organisasi itu juga harus memiliki AD/ART, berkedudukan di wilayah RI dengan kantor pusat di ibukota Negara, memiliki alamat kantor pusat dan cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
Syarat ke empat adalah memiliki pengurus pusat, sedikitnya 3 orang dan tidak boleh rangkap jabatan, kemudian memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di 15 provinsi. Organisasi pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau semacamnya.
Selanjutnya, organisasi pers memiliki anggota sedikitnya 500 anggota dari seluruh cabang, dibuktikan dengan Kartu Pers/Kartu Anggota dari organisasi yang bersangkutan dan masih berlaku, Kartu Pers atau Surat Keterangan dari redaksi, Karya Jurnalistik secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat bekerja, Bekerja di perusahaan media yang masih terbit atau melakukan siaran secara reguler.
“Bukti-bukti tersebut semuanya melalui verifikasi Dewan Pers,” tegas Bustam.
Syarat ke delapan untuk menjadi organisasi perusahaan media dan wartawan adalah, organisasi itu memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Organisasi wartawan juga memiliki kode etik jurnalistik yang secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang ditetapkan Dewan Pers.
Organisasi wartawan, lanjut Bustam, memiliki Dewan Kehormatan atau Majelis Etik Jurnalistik, yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik oleh anggotanya, mengambil keputusan ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik.
“Ini yang tidak kalah penting untuk diketahui publik. Organisasi wartawan yang resmi, terdaftar di Dewan Pers dan bersedia di verifikasi oleh Dewan Pers,” kata Bustam.
Syarat selanjutnya adalah, Organisasi Wartawan melakukan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus, dan melakukan penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pers. **
