TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menerima kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7).
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku, Pemerintah Provinsi Sulsel terus membackup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dalam menyukseskan pelaksanan pilkada serentak yang akan dilakukan di 12 kabupaten dan kota.
“Alhamdulillah kita tidak ada masalah, Pemprov Sulsel terus membackup KPU Sulsel dari awal untuk mensukseskan pilkada serentak di Sulsel, termasuk penyiapan logistik pemilu, serta Alat Pelindung Diri (APD), dan rapid test, karena saat ini masih dalam pandemi Covid-19,” ungkap Nurdin Abdullah dihadapan Mendagri Tito.
Ia menyebutkan, dari 12 kabupaten dan kota di Sulsel yang akan melaksanakan pilkada serentak, ada 6 daerah yang masuk zona merah.
“Perlu kami laporkan Pak Menteri, dari 12 daerah di Sulsel yang akan melaksanakan pilkada serentak, ada 6 daerah yang masuk zona merah, sehingga kami kumpul bersama seluruh bupati dan wali kota untuk menyatukan langkah dan pandangan kita, untuk melakukan langkah antisipasi termasuk bagaimana memutus rantai penularan Covid-19, sehingga penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember mendatang berjalan baik dan lancar,” tegas dia.
Gubernur Sulsel lebih jauh menyampaikan, Makassar adalah episentrum penularan Virus Corona, sehingga apabila telah diselesaikan maka 80 persen persoalan Covid-19 di Sulsel telah ditangani.
“Sesuai arahan Mendagri, kami membuat sebuah gerakan bersama, dengan menjaga wilayah masing-masing termasuk gerakan menggunakan masker selama vaksin dan obat belum kita temukan, karena mayoritas masyarakat kita masih enggan menggunakannya. Alhamdulillah termasuk Kota Makassar telah membuat Perwali,” jelasnya.
Nurdin menambahkan, dalam Perwali Kota Makassar yang sementara disosialisasikan, ada pembatasan pegerakan orang masuk dan keluar Kota Makassar.
“Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan. Jadi, masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan dengan menunjukkan keterangan bebas Covid-19,” tambahnya.
“Pada kesempatan ini kami juga melaporkan, bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas Covid-19. Jadi kami hari Senin kemarin, telah memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis. Jadi, tentu tidak ada alasan bagi masyarakat yang akan meninggalkan Makassar maupun akan masuk Makassar tanpa ada keterangan bebas Covid-19 ini,” tandas dia.
