TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kabupaten Tambrauw, Yohanes Yesawen, menepis tudingan bahwa ia dan seluruh anggotanya, memborong proyek daerah yang didanai APBD Tahun 2020.
Yohanes meminta Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Tambrauw, untuk segera membuktikannya. Apabila, tudingan itu tidak terbukti, Yohanes meminta agar BPD KAPP meminta maaf ke publik.
“Di media, mereka mengatakan sudah bertemu Bupati dan menanyakan proyek di Tambrauw. Hasil dari pertemuan itu disebutkan bahwa proyek yang ada sekarang sudah dikerjakan semua oleh DPRD Kabupaten Tambrauw, mulai dari Ketua hingga anggotanya. Tudingan ini sama sekali tidak benar, “ucap Yohanes yang ditemui di salah satu kafe di kota Sorong, Minggu (28/6/2020).
Diberitakan sebelumnya, Ketua BPD KAPP Kabupaten Tambrauw, Oscar Bame didampingi jajaran pengurus KAPP lainnya menyatakan, Bupati Tambrauw menjanjikan proyek kepada pengurus dan seluruh anggota KAPP, pada APBD Perubahan 2020.
Sebab proyek yang ada di APBD Induk, kata Oscar, sudah diambil seluruhnya oleh Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw. Pernyataan Oscar Bame ini mengutip jawaban Bupati Tambrauw, Gabriel Assem, yang disampaikan kepada pengurus KAPP saat bertemu mereka di rumahnya di Kota Sorong, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Yohanes Yesawen meminta pihak KAPP Kabupaten Tambrauw segera mengklarifikasi dan membuktikannya. Pernyataan itu dinilai sudah mencoreng nama baik lembaga DPRD dan seluruh anggota yang ada di dalamnya.
“Hal ini kan sangat membuat kita tersinggung, karena selama ini kita menjalankan lembaga DPRD orientasinya bukan ke proyek, tapi bagaimana kita muncul dengan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, hari ini kita sampaikan dengan tegas kepada pengurus KAPP dalam hal ini Oscar Bame selaku ketua yang menyampaikan berita di media pada tanggal 25 Juni 2020, agar tolong klarifikasi. Karena ini sudah mencoreng nama lembaga DPRD Kabupaten Tambrauw dan 20 anggotanya secara pribadi,” tutur Yohanes.
Selain itu, kata Yohanes, pihak KAPP juga harus meminta maaf secara terbuka kepada lembaga DPRD Kabupaten Tambrauw selaku institusi maupun pribadi terhadap anggota di dalamnya. Apabila permintaan itu tidak diindahkan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Kalau memang menurut mereka benar, tolong dibuktikan. Kami kasih tenggang waktu kepada Oscar Bame selaku Ketua KAPP untuk menyampaikan klarifikasi. Demi mempertahankan wibawa sebagai anak Tambrauw dan juga wibawa kelembagaan DPRD yang selama ini sudah dijaga dengan baik, kami akan tempuh jalur hukum jika hal itu tidak dilakukan, ” tegas Yohanes.
Sebagai anggota DPRD yang telah menjalani kampanye sampai berdarah-darah, kata Yohanes, pihaknya tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik dan saran itu wajar, selagi pada koridor yang baik. Sebab DPRD diangkat oleh rakyat, jadi ketika dikritik oleh rakyat itu demi pembangunan dan keberlangsungan lembaga DPRD kedepannya agar lebih baik lagi.
“Tapi kalau modelnya seperti ini, kan mencederai lembaga kita,”tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem yang disebut-sebut menjanjikan BPD KAPP Tambrauw paket pekerjaan di APBD Perubahan 2020 juga angkat bicara.
Bupati menyebut, di Kabupaten Tambrauw terdapat dualisme kepemimpinan KAPP. Segelintir orang yang mengatasnamakan KAPP yang menemuinya tersebut, hanya untuk kepentingan pribadi mereka.
“Kita ini bingung, karena di Tambrauw ini ada dualisme kepemimpinan KAPP. Yang kemarin Oscar Bame dia klaim dirinya sebagai ketua KAPP Tambrauw, lalu yang lain lagi ada Anjelos Baru. Ini ada dualisme, jadi pak Oscar dan teman-temannya yang datang sebenarnya hanya segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan mereka sendiri,”jelas Gabriel Asem yang dihubungi via telepon, Minggu (28/6/2020).
Status Oscar sebagai Ketua BPD KAPP Tambrauw, kata Gabriel Asem, belum resmi diangkat. Sementara di pihak lain, ada nama Anjelos Baru yang juga mengatasnamakan KAPP.
“Karena kondisi Covid-19, semua dana ini kan dipangkas. DAU dikurangi, Otsus juga dikurangi, sumber dana lain dari PAD juga itu dikurangi dan dialihkan semuanya ke penanganan Covid-19. Lalu KAPP ngotot untuk mendapatkan alokasi pekerjaan untuk mereka. Pekerjaan mana yang kita mau kasih sementara semua dikurangi,”imbuhnya.
Lanjutnya, memang masih ada proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi itu jumlahnya sangat terbatas. Di Tambrauw bukan hanya KAPP yang membutuhkan pekerjaan, tapi banyak juga masyarakat lain yang memiliki bendera dan ingin mendapatkan pekerjaan.
“Masyarakat lain yang tidak terdaftar dalam KAPP, juga ada di dalam yang pekerjaan itu,” pungkasnya.
