Manokwari,TN– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manokwari secara tegas menepis tudingan terlibat politik praktis yang dialamatkan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua MUI Kabupaten Manokwari H. Baharuddin Sabollah didampingi Sekretaris, Rustam, M. PD dan Bendaharanya, Imam Muslih dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (26/5).
Dikatakannya, mencermati dinamika yang berkembang pasca pertemuan atau dialog pengurus MUI Kabupaten Manokwari dengan ormas islam tingkat Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari pada Ahad 17 Mei 2020 di Manokwari.
Maka pihaknya perlu meluruskan agar tak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kegiatan tersebut serta tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di tengah masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya.
“Maka perlu kami jelaskan salah satu tugas dan fungsi MUI adalah melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keummatan dan menjadi penghubung antara Ulama dan Umara atau pemerintah,” jelas ketua Manokwari.
Melihat dan menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut, lanjut Sabollah, MUI Kabupaten Manokwari perlu memberikan bimbingan dan nasehat kepada umat yang terkait dengan saran figur pemimpin yang baik untuk memimpin daerah ini kedepan.
Untuk itu, MUI Kabupaten Manokwari perlu diadakan dialog terbatas dengan para ormas islam baik di tingkat Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari.
Sabollah menuturkan, bahwa kegiatan dialog dengan para pimpinan ormas islam pada tanggal 17 Mei 2020 tersebut adalah murni iniasiatif MUI Kabupaten Manokwari setelah mempertimbangkan tugas dan fungsi MUI tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan dari siapapun juga.
“Bahwa MUI Kabupaten Manokwari tidak akan membawa organisasi ini kearah politik praktis, karena itu adalah tugas dari partai politik. Namun MUI Kabupaten Manokwari merasa perlu mengadakan dialog terbatas dengan pimpinan ormas islam untuk melihat dan mendiskusikan figur-figur terbaik yang telah didukung oleh partai politik,” ucapnya.
“Bahwa menurut kami acara dialog tersebut tidak menyalahi pedoman organisasi AD & ART MUI serta tidak membawa organisasi ke ranah politik praktis,” sambungnya.
Bahkan dalam acara dialog tersebut, semua pimpinan ormas islam yang hadir menyatakan bahwa waktu yang digunakan untuk berdialog ini kurang tepat dan narasi undangan yang digunakan berpotensi menimbulkan multi-tafsir sehingga disarankan agar dialog tidak dilanjutkan sehingga dengan sendirinya acara tersebut tidak menghasilkan keputusan apapin.
“Dalam pertemuan itu, sama sekali belum ada pembahasan mengenai figur siapapun, karena memang setelah acara dibuka, langsung diprotes jangan dilanjutkan oleh undangan yang hadir,” ucapnya.
“Dan sama sekali tidak ada membahas apalagi menyebut atau mengusulkan 3 nama sebagaimana diberitakan oleh salah satu media saat itu. Jadi dalam pertemuan itu, tidak ada menyodorkan 3 nama apalagi membahasnya,” tegasnya lagi.
Meski demikian, pihaknya menyadari bawah narasi dan waktu kegiatan saat itu kurang tepat, sehingga merasa perlu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak.
“Atas kekhilafan dan kesalahan ini kami Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Manokwari menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi Papua Barat untuk mengambil keputusan selanjutnya,” akunya.
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, Dr Mulyadi Djaya selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat dan Al Faris Labagu selaku wakil Sekretaris MUI Papua Barat.
