Ambon, TN – Suhu politik di Kota Ambon semakin memanas. Ini setelah Widya Murad Ismail, istri Gubernur Maluku digadang-gadang akan maju sebagai Wakil Wali Kota Ambon, berpasangan dengan Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, sebagai Wali Kota Ambon.
Menyikapi isu tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Maluku akhirnya angkat bicara. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Provinsi Maluku, Benhur G Watubun menilai, ada yang ingin membunuh karakter Widya Murad Ismail.
”Bagi PDIP, ini sikap yang tidak mendidik dan membangun. Mestinya, disaat pandemi Covid-19 ini, kita harus membangun semangat, untuk saling menopang dan bekerja sama bukan untuk menjatuhkan,” kata Watubun kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Jumat (29/5).
Padahal, kata dia, DPD PDIP Provinsi Maluku belum membicarakan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon, karena baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini, sementara berkonsentrasi untuk pilkada serentak di empat kabupaten, masing-masing Kabupaten Maluku Baray Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Kabupaten Buru Selatan.
Menurut Watubun, terlalu dini dan prematur, jika sudah membicarakan masalah Pilkada Kota Ambon, lantaran proses masih terbilang lama. ”Kalau sesuai rencana pilkada serentak, maka Kota Ambon masuk di tahun 2024, terlalu prematur kita bicarakannya sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, seluruh kegiatan sosial yang dilakukan oleh Widya Murad Ismail selaku isteri Gubernur Maluku, dan Ketua PKK Maluku murni merupakan kegiatan sosial. Apalagi kunjungannya ke kabupaten/kota di Maluku terkait stunting, gempa dan Covid-19, murni dilakukannya sebagai kegiatan sosial, bukan cari nama dan untuk kepentingan politik.
”Kalau seluruh kegiatan sosial yang berbuah kebaikan dihubungkan dengan politik, maka bisa saya tegaskan, bahwa ini sangat buruk dan sangat disayangkan,” tandas Watubun.
