Manokwari, TN – Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, dr Arnold Tiniap,M.Empid segera melakukan evaluasi terhadap penanganan virus corona selama ini di 13 Kabupaten/ Kota.
Pasalnya, masyarakat Papua Barat belum sadar sepenuhnya bahaya penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sehingga mereka tidak menerapkan physical distancing dan melaksanakan protokoler kesehatan.
“Tim gugus tugas COVID-19 Papua Barat akan melakukan evaluasi terhadap penanganan virus corona, karena banyak orang yang belum sadar melaksanakan anjuran pemerintah dalam melaksanakan protokoler kesehatan,” ucap Jubir, dr Arnold Tiniap dalam keterangan persnya melalui zoom meeting bersama awak media, Senin (25/5).
Lanjut juru bicara menjelaskan, bahwa hasil evaluasi tim gugus tugas akan dilaporkan kepada ketua umum yang juga Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan untuk selanjutnya mengambil langkah tepat dan terukur.
Langkah yang ambil nanti diharapkan memberikan pemahaman serta efek jerah bagi masyarakat yang selama ini dianjurkan pemerintah untuk dilaksaanakan dalam melindungi diri tetapi tidak dilakukan.
Hal kecil seperti menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah, untuk melindungi diri agar terhindar dari serangan virus corona, ternyata masih banyak orang mengabaikan instruksi itu dengan berbagai macam alasan serta pertimbangan.
Salah satu alasan gugus tugas COVID-19 Papua Barat melakukan evaluasi untuk mengambil langkah tegas adalah, suspek orang tanpa gejala (OTG) dominasi ODP dan PDP dimana berpotensi pasien positif corona.
Diakui Jubir, dr Arnoldus Tiniap bahwa angkat orang tanpa gejala (OTG) setiap hari meningkat, hingga update per tanggal 25 Mei 2020 ada penambahan 57 orang dari Kabupaten Teluk Wondama 38 orang, Kota Sorong 17 orang dan Kabupaten Sorong 2 orang.
Sehingga total OTG di Provinsi Papua Barat sebanyak 1.194 orang, yang masih dalam pemantauan 531 orang sedangkan sudah selesai pemantauan 663 orang, angka yang cukup tinggi membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Apalagi sambung Arnold Tiniap, pemerintah pusat dalam waktu dekat akan membuka semua akses pembatasan sosial maka potensi penularan dan peningkatan pasien virus COVID-19 sangat tinggi.
“Karena itu kami akan mengevaluasi hingga ke tingkat persiapan mengantisipasi kebijakan Presiden membuka akses sosial termasuk sekolah dan pusat perbelanjaan,” ujar Tiniap.
