TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa status siaga tempur bagi prajurit di tanah Papua berbeda praktik dengan pelaksanaan operasi militer. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat soal Papua yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin pada Rabu (26/4/2023).
Seperti diketahui, Yudo sejak Selasa (18/4/2023) lalu, menginstruksikan ke prajurit TNI yang bertugas di wilayah rawan teror, ancaman, dan serangan untuk bersiaga tempur dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua Merdeka.
“Siaga tempur. Ditekankan lagi, kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanannya tidak tinggi, tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi. Ya, kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur,” kata Laksamana Yudo Margono.
“Belum operasi militer,” ujar Yudo menegaskan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu menilai siaga tempur memang perlu ditempa, untuk menumbuhkan naluri kemiliteran pada diri prajurit, setia dalam menjaga teritori NKRI.
“Siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri, supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI harus selalu siaga pasukan,” katanya.
Ditegaskannya, status siaga tempur ini bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif ke KKB Papua Merdeka. Namun, mereka yang bertugas di sana harus selalu awas dan bisa menindak sewaktu-waktu karena bersifat siaga tempur.
“Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi,” tutur Yudo.
Penetapan status siaga tempur itu dilakukan pascagugurnya lima prajurit dari Yonif 321/GT akibat penyerangan yang dilakukan oleh KKB ​​​​​pada pertengahan April 2023 di Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
