Wagub Kaltim Ikut Rakornas TPAKD 2020

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi mengikuti Rakornas TPAKD 2020 secara daring, di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 dengan tema “Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju” secara daring di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.

Rakornas TPAKD 2020 ini digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta diikuti sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja TPAKD, yang terus berupaya melakukan akselerasi perluasan akses keuangan di daerah, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“TPAKD harus lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan. Lebih aktif dalam pendirian kelompok usaha di daerah, dengan cara yang inovatif. Melakukan penguatan infrastruktur akses-akses keuangan di daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pesan Jokowi.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, daerah diminta untuk mendorong perekonomian guna pemerataan kesejahteraan masyarakat, melalui inklusi keuangan. Terutama menggalakkan penggunaan transaksi non tunai di masyarakat.

“Kita minta kepada seluruh kabupaten/kota, lembaga perbankan dan penyelenggara perekonomian agar memaksimalkan kegiatan transaksi non tunai, tentunya di dukung oleh TPKAD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” kata Hadi lewat siaran persnya yang diterima Teropongnews.com, Sabtu (12/12/2020).

Pada kesempatan ini dilaunching Road Map TPAKD 2021-2025, sebagai pedoman bagi pemimpin di daerah dalam menentukan strategi dan arah perkembangan TPAKD. Juga diserahkan TPAKD Award 2020 kepada provinsi dam kabupaten/kota yang dinilai berhasil menyelenggarakan percepatan akses keuangan daerah.