TEROPONGNEWS.COM, KUPANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang meminta dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan kota tangguh terhadap bencana. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man lewat rilisnya yang diterima Teropongnews.com, Jumat (30/10/2020).
Wawali juga menyampaikan terima kasih kepada United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), yang telah melibatkan Kota Kupang dalam kegiatan yang strategis ini sebagai lanjutan dari proyek CRIC.
Sebelumnya, Kota Kupang terpilih menjadi salah satu dari 10 kota contoh di Indonesia yang menerima manfaat proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).
Proyek CRIC mendukung kota-kota dalam mempersiapkan rencana pembangunan perkotaan selama lima tahun ke depan, yang berketahanan iklim dan berkelanjutan melalui analisis ilmiah, penerapan perangkat yang inovatif dan pembelajaran.
Dari program ini pemerintah kota diminta untuk menyusun rencana aksi lokal yang harus memberi dampak secara nasional.
“Sebagai wujud dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana sesuai UU pemerintah daerah diminta untuk menyusunnya sebagai salah satu proritas utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) teknokratik,” kata Wawali.
Untuk itu, kata Wawali, perlu dilakukan kajian lingkungan hidup strategis, yang mencantumkan isu-isu perubahan iklim di daerah maupun kerentanan yang ada di wilayah perkotaan, yang tentunya butuh biaya yang tidak murah.
Ketangguhan kota dari aspek bencana perkotaan, menurut Wawali, membutuhkan infrastruktur yang menunjang
Karena itu, Wawali mengusulkan, agar Kementerian Keuangan bisa memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah perkotaan terutama untuk persampahan.
“Usulan juga disampaikannya kepada perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) agar bisa merekomendasikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Olehnya itu, menurut Wawali, untuk proses adaptasi, mitigasi dan implementasi kota tangguh sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, karenanya butuh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat.
