Bandung, TN – Nawacita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia lumbung pangan 2045 memperoleh sambutan hangat masyarakat. Mereka siap mengawal program peningkatan produk pertanian dengan pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Apalagi, pagu anggaran KUR mencapai Rp190 triliun.
“Saya gembira menyaksikan kehadiran para ulama dan pengusaha menyatu mendukung program pertanian,” kata Ketua Dewan Pembina Tim Percepatan KUR Pertanian KH Dr. Andi Jamaro Dulung dalam koordinasi Percepatan KUR di Hotel Grand Sunshine, Bandung, kemarin.
Hadir dalam acara yang dihadiri ribuan pengusaha, ulama dan petani tersebut, Ajengan Irfan Hakim (PP Al Ittifaq), Kedeputian Program Percepatan KUR Waldini, Akademisi dan Budayawan Amshar A. Dulmanan, praktisi pertanian Gatot Indroyono, dan staf ahli Mentan Rafly Fauzi.
Andi Jamaro memuji langkah pemerintah yang senantiasa meningkatkan pagu anggaran KUR. Apalagi, KUR untuk sektor pertanian yang menjadi salah prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bukan hanya itu. Skema pembiayaan yang sangat diperlukan petani untuk meningkatkan produk pertaniannya pun berubah lebih mudah. Dengan demikian, harapan untuk peningkatan serapan KUR semakin mudah pula. “Para pengusaha diharapkan menjadi penjamin dan pembimbing usaha bagi petani, para ulama filter untuk petani yang layak mendapatkan pembiayaan, sehingga bank percaya,” tutur ulama PBNU dua periode tersebut.
Ulama asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut mengakui, dalam peningkatan penyerapan KUR sangat penting. Di antaranya adalah membuat aturan dan kebijakan. Selain itu, memberikan subsidi dan alokasi dana melalui perbankan.
“Kami harap perbankan membuka akses seluas-luasnya dan mempermudah petani cepat memperoleh dana talangan untuk kebutuhannya,” cetus Andi Jamaro yang hobi bertani tersebut.
Pada saat menjadi pembicara kunci (keynote speech), Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Ir. Indah Megawati, MP berharap KUR benar-benar dapat bermanfaat bagi petani. Pembiayaan yang disediakan pemerintah dan disalurkan melalui perbankan benar-benar dapat meningkatkan produk pertanian dan pangan.
“Dengan demikian, hasil pertanian meningkat, sehingga dapat melakukan ekspor besar-besaran,” harapnya.
Indah mendukung penuh sinergi pengusaha dan ulama yang memiliki basis pertanian untuk meningkatkan serapan KUR yang selama ini masih rendah. Padahal KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.
“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat pertanian,” cetusnya.
Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian sering terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp 5-50 juta. Sektor hulu dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses. Padahal, plafon Rp 500 juta ke atas pun bisa diakses.”Bunganya juga tetap hanya enam persen,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Percepatan KUR Pertanian Nur Budi Hariyanto optimis penyerapan KUR akan meningkat. Selama pendekatan kepada petani, pengusaha, koperasi, pondok pesantren dan masyarakat mempermudah mereka, maka target penyerapan KUR sesuai pagu anggaran pasti tercapai.
“Jika satu kabupaten benar-benar menyerap triliunan rupiah, bisa jadi separuh pagu anggaran KUR pertanian terserap di Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Nur Budi, salah satu contoh skema pemanfaatan KUR dapat dilihat dari pola yang dilakukan Pondok Pesantren Al Ittifaq Ciwedey, Bandung. Pondok pesantren tersebut mampu mengembangkan produk pertanian, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran hingga sampai penyerapanya ke pasar. “Pesantren tersebut dapat menjadi contoh pengembangan dan pemanfaatan KUR,” tandasnya.
