Dari kiri, Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

 1,367 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Komunitas pers Indonesia meminta Jenderal Idham Aziz mencabut pasal 2d dalam Maklumat Kapolri terkait dengan organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang telah dilarang oleh pemerintah.

Maklumat ini dikeluarkan Kapolri tertanggal 1 Januari 2021, bernomor : Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani Jenderal Idham Aziz.

Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Maklumat Kapolri terkait organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang telah dilarang oleh pemerintah.

Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, komunitas pers Indonesia menyatakan sikap:

  1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
  2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

  1. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
  2. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Pernyataan sikap komunitas pers ini diwakili oleh Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia; Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat; Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI); Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred); serta Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). **

Berita lain untuk anda

Yan Permenas Siap Bantu Perjuangkan Program Daerah di Pusat

 1,447 total views (dibaca)  1,447 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi…

Ribuan Ton Beras Merauke Diangkut ke Surabaya Melalui Tol Laut

 1,539 total views (dibaca)  1,539 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Perdana pengiriman beras petani Merauke melalui…

AMAN Sulut Kampanyekan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

 3,225 total views (dibaca)  3,225 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM JAYAPURA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi…

Lahan Sakral Milik Marga Basik Basik Sigaze Dikembalikan PT BIA

 2,112 total views (dibaca)  2,112 total views (dibaca) Merauke, TN – PT Bio Inti Agrindo (BIA) melakukan…

Pemprov Sulsel Terus Berupaya Tekan Penyebaran Covid-19

 1,406 total views (dibaca)  1,406 total views (dibaca) Makassar, TN – Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) terus bergerak…

Agar Pasien Covid-19 Tidak “Membludak” di Ambon, Pemprov Harus Lakukan Ini

 1,584 total views (dibaca)  1,584 total views (dibaca) Ambon, TN – Selama ini, pasien yang positif terpapar…

Kapolres Merauke: Kita Siap Pengamanan Rencana Kedatangan Wapres

 1,474 total views (dibaca)  1,474 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Polres Merauke siap melakukan pengamanan rencana…

Ini 3 Nama Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat yang akan Dilantik Beredar di Masyarakat

 4,579 total views (dibaca)  4,579 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Massa jabatan walikota Sorong, bupati Sorong dan…

Pertarungan Berdarah, Rizki “Badai” Sabet Sabuk Kapolda Metro Jaya

 1,476 total views (dibaca)  1,476 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Atas kemenangannya itu, Rizki “Badai” Nurohman menyabet…

Ratusan Pemain Badminton Ikut Berkompetisi Sambut HUT Merauke ke -120

 1,529 total views (dibaca)  1,529 total views (dibaca) TEROPONGNEWS COM, MERAUKE – Sekda Merauke Ruslan Ramli membuka…