TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat melakukan rapat evaluasi dan monitoring bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (18/10/2022) sore.
Rapat yang dilakukan di Rylich Panorama Hotel Sorong itu bertujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh tim Satgas TPPS setelah mereka direkrut 3 bulan lalu.
“Kita akan mengevaluasi, karena mereka ini kan tersebar di 12 kabupaten dan satu kota, dan juga ada tim yang koordinator program manajer yang ada di provinsi. Jadi harapan kami nanti melalui pertemuan ini kita bisa mendapat informasi tentang tugas yang mereka sudah lakukan,”ujar Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.sos,M.Si.
Maria menjelaskan, program stunting merupakan isu prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan dengan target penurunan stunting yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Di mana ditargetkan pada tahun 2024, BKKBN harus mencapai angka prevalensi stunting 14%. Sementara kondisi saat ini angka prevalensis stunting tingkat nasional sesuai dengan hasil survei status di Indonesia tahun 2021 prevalensi stunting 24,4%.
Sementara di Papua Barat, angka prevalensinya adalah 26,2 persen lebih tinggi dari rata-rata angka nasional dan akan diturunkan targetnya nanti pada tahun 2024 setidaknya 14 persen.
Untuk pembentukan TPPS kabupaten/kota di Papua Barat sendiri, saat ini sudah 100 persen dan TPPS Desa/Kelurahan mencapai 80,89 persen.
Dikatakannya, untuk mempercepat penurunan stunting wilayah Papua Barat pihaknya telah memembangun koordinasi, kerjasama,dan kolaborasi dengan berbagai OPD-OPD teknis dalam penanganan percepatan penurunan stunting.
“Karena permasalahannya, anak-anak stunting ada yang secara sensitif dan juga spesifik, secara langsung dan tidak langsung. Untuk di Provinsi Papua Barat kita juga sudah melakukan rekonsiliasi, kemarin hari Jumat yang melibatkan semua tim TPPS yang ada di tingkat provinsi. Jadi ke depan, kami terus akan membangun koordinasi dengan semua lintas di dalam penanganan tersebut,”jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Maria, pada tahun 2022 setelah adanya Perpres tersebut, BKKBN Papua Baarat juga telah membentuk tim pendamping. Di mana tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, Bidan, dan juga kader KB yangtebentuk dibentuk di semua desa.
Untuk di Papua Barat kurang lebih 1837 kader yang terbentuk dan juga sudah melakukan penguatan orientasi sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ini.
“Karena memang sasaran di dalam penanganan percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui , dan anak-anak balita,”ucapnya.
Maria mengatakan, pendamping keluarga ini akan memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari edukasi prakonsepsi untuk calon pengantin.
Dalam hal ini, calon pengantin diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengetahui kondisi hemoglobin, tinggi dan berat badan dan kesehatan lainnya.
Kemudian, di saat hamil, BKKBN memberikan pendampingan agar calon ibu mendapat nutrisi sehat, dan mengingatkan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali.
Selanjutnya, ketika ibu telah melahirkan disarankan untuk segera ber-KB untuk mengatur jarak kelahiran, supaya ibu dan akan sehat termasuk pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan pertama. Kemudian, memberikan makanan tambahan pendamping ASI untuk balita 6-2 tahun.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan stunting agar keluarga- keluarga betul-betul kondisi anak sehat dan ibunya sehat.
