Berita

Tangani Covid-19, Pemprov Sulsel Akan Refocusing APBD

×

Tangani Covid-19, Pemprov Sulsel Akan Refocusing APBD

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, saat melakukan rapat dengan seluruh jajarannya melalui video conference, Rabu (1/4). Foto-Ist/TN

Makassar, TN – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, sepakat untuk melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan virus Covid-19. Khususnya dari belanja non prioritas.

1546
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Gubernur mengatakan, anggaran harus disiapkan untuk tunjangan tim medis, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan peningkatan fasilitas medis di setiap rumah sakit serta pengamanan sosial. Ia juga meminta Kepala Dinas Perdagangan agar berkoordinasi dengan Bulog, untuk memastikan stok pangan aman.

“APBD 2020 harus difokuskan untuk penanganan Covid-19 dari belanja non prioritas,” kata Nurdin Abdullah, saat melakukan rapat dengan seluruh jajarannya melalui video conference, Rabu (1/4).

Sementara itu, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, dalam anggaran untuk penanganan Covid-19, harus dipastikan agar sosial safety net dan perencanaannya berjalan dengan baik. Terkait lockdown, ia menegaskan, Pemprov Sulsel tidak akan memberlakukan, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Bukan lockdown, tapi isolasi-isolasi tingkatan kelurahan (Desa) atau perumahan yang diindikasi terdampak, untuk memastikan tidak ada penyebaran lebih luas,” terangnya.

Pemprov Sulsel, kata dia, meminta kepada Gugus Tugas Covid-19 untuk membentuk posko pintu masuk baik pelabuhan, bandara dan perbatasan, dengan melibatkan semua unsur. Mulai dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan lainnya.

“Untuk memastikan warga yang baru datang terdata dengan baik, dan untuk diarahkan agar karantina mandiri,” ujarnya.