Berita

Tamsil Sangadji : Pemprov PB Selesaikan Dulu Tapal Batas Sebelum Bicara Pemekaran PBD

×

Tamsil Sangadji : Pemprov PB Selesaikan Dulu Tapal Batas Sebelum Bicara Pemekaran PBD

Sebarkan artikel ini
Tamsil A karim sangadji, SE, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw. Foto Hizkia/TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Salah satu legislator asal Kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat, Tamsil A Karim Sangadji, SE menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar menyelesaikan tapal batas kabupaten kota lebih dulu sebelum memperjuangkan kehadiran provinsi Papua Barat Daya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw ini, menuturkan persoalan tapal batas kabupaten kota di provinsi ke 34 di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan namun pemekaran tetap dipaksakan.

Menurutnya penyelesaian tapal batas sangatlah di utamakan sebelum berbicara pemekaran Papua Barat Daya yang saat ini tinggal menunggu waktu. Masih kata Tamsil yang merasakan konflik nantinya adalah masyarakat kalangan bawah.

4908
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Selesaikan dulu masalah”tapal batas wilayah pemerintahan kabupaten kota di papua barat dulu baru bicara pemekaran, karena yang merasakan dampak dari konflik di lapangan adalah masyarakat yg di bawah,” ujar Sangadji, Selasa (30/8/2022).

Dikatakannya bahwa persoalan tapal batas di Papua Barat tidak bisa dianggap sebelah mata oleh Pemerintah Daerah sebab menurutnya persoalan tapal batas bisa menghancurkan kerukunan kekeluargaan di daerah ini.

“jadi jangan anggap rame persoalan yang justru menghancurkan kerukunan kekeluargaan yang ada pada perbatasan pemerintahan kabupaten kota di Papua Barat,” terangnya.

Ditegaskannya, Pemerintah daerah segera membentuk tim rekonsiliasi agar cepat menyelesaikan tapal batas di seluruh kabupaten kota di Papua Barat, sehingga persoalan ini tidak berlarut larut dari pemimpin yang satu dengan pemimpin lainnya.